Ibu di Medan Digugat Anak Sendiri, Ini Kasusnya
MEDAN Kasus sengketa internal keluarga yang berujung pada proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Anna Br Sitepu, seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan di Jakarta yang kian parah dan belum terselesaikan secara menyeluruh.
Ia mempertanyakan keberadaan calon pemimpin yang benar-benar mampu membebaskan Ibu Kota dari masalah yang sudah menjadi persoalan menahun ini.
"Jakarta sebagai kota global dan ibu kota negara seharusnya bisa bebas dari kemacetan. Pertanyaannya sekarang, adakah Gubernur Jakarta yang benar-benar mampu membebaskan kota ini dari macet?" ujar Budi Mulyawan dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).Baca Juga:
Budi menekankan bahwa secara historis, tata kota Jakarta telah dirancang dengan baik sejak masa kolonial, mulai dari Plan Zuid pada 1910-an hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.
Perencanaan ini diarahkan agar Jakarta menjadi kota modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Namun, pelaksanaan dan penegakan kebijakan selama ini tidak konsisten.
Menurut Budi, pertumbuhan pesat jumlah penduduk dan kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dan disiplin berlalu lintas.
Meski proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta sudah berjalan, dampaknya terhadap kemacetan masih terasa minim.
"Jumlah kendaraan terus meningkat, sedangkan kapasitas jalan tetap terbatas. Ditambah lagi, kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah," tambahnya.
Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menunjukkan jumlah kendaraan di Jakarta mencapai lebih dari 23 juta unit, belum termasuk kendaraan dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.
Budi menekankan bahwa kemacetan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun akibat waktu produktif yang hilang, pemborosan bahan bakar, serta dampak lingkungan seperti polusi udara.
Budi menyebut langkah Pemprov DKI yang mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengatur lampu lalu lintas di beberapa titik, seperti Tomang, Grogol, dan Kuningan, sebagai langkah positif.
Namun, ia menegaskan bahwa teknologi semata belum menyentuh akar masalah.
MEDAN Kasus sengketa internal keluarga yang berujung pada proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Anna Br Sitepu, seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Farida Farichah memberikan apresiasi atas kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh Kop
EKONOMI
MEDAN Proses revitalisasi Stadion Teladan Medan yang akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Piala AFF U19 pada Juni 2026 kini b
OLAHRAGA
MEDAN Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Medan dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan pascalibur Idulfitri 2026. Berdasa
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengungkap kasus penggelapan uang jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dengan di
EKONOMI