Bareskrim Polri: Mayoritas Kasus Karhutla Diduga untuk Buka Lahan Sawit
JAKARTA Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan di Jakarta yang kian parah dan belum terselesaikan secara menyeluruh.
Ia mempertanyakan keberadaan calon pemimpin yang benar-benar mampu membebaskan Ibu Kota dari masalah yang sudah menjadi persoalan menahun ini.
"Jakarta sebagai kota global dan ibu kota negara seharusnya bisa bebas dari kemacetan. Pertanyaannya sekarang, adakah Gubernur Jakarta yang benar-benar mampu membebaskan kota ini dari macet?" ujar Budi Mulyawan dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).Baca Juga:
Budi menekankan bahwa secara historis, tata kota Jakarta telah dirancang dengan baik sejak masa kolonial, mulai dari Plan Zuid pada 1910-an hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.
Perencanaan ini diarahkan agar Jakarta menjadi kota modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Namun, pelaksanaan dan penegakan kebijakan selama ini tidak konsisten.
Menurut Budi, pertumbuhan pesat jumlah penduduk dan kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dan disiplin berlalu lintas.
Meski proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta sudah berjalan, dampaknya terhadap kemacetan masih terasa minim.
"Jumlah kendaraan terus meningkat, sedangkan kapasitas jalan tetap terbatas. Ditambah lagi, kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah," tambahnya.
Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menunjukkan jumlah kendaraan di Jakarta mencapai lebih dari 23 juta unit, belum termasuk kendaraan dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.
Budi menekankan bahwa kemacetan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun akibat waktu produktif yang hilang, pemborosan bahan bakar, serta dampak lingkungan seperti polusi udara.
Budi menyebut langkah Pemprov DKI yang mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengatur lampu lalu lintas di beberapa titik, seperti Tomang, Grogol, dan Kuningan, sebagai langkah positif.
Namun, ia menegaskan bahwa teknologi semata belum menyentuh akar masalah.
JAKARTA Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan tidak ada aturan yang secara khusus melarang kadet perempuan Universitas Pertahana
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Pemberhentian terseb
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan organisasinya masih memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subia
POLITIK
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan seorang pemuda berini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyebut mayoritas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA iPhone Ultra yang diyakini sebagai smartphone lipat pertama Apple disebut telah digunakan oleh sejumlah orang sebelum peluncuran
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 23 Agustu
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 72 tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL