Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN – Suasana di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jalan Kenanga, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, memanas pada Senin (3/11/2025).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemantau Uang Rakyat (GEMPUR) Tabagsel menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan ID Card di lingkungan Kemenag Tapsel.
Dalam aksinya, massa menilai praktik pungli yang disebut mencapai Rp120 ribu per orang itu mencoreng citra lembaga keagamaan.Baca Juga:
Mereka menegaskan bahwa Kemenag seharusnya menjadi teladan dalam integritas dan pelayanan publik.
"Kami punya data lengkap dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Jangan ada pembiaran terhadap praktik kotor yang mencederai nama baik Kemenag," tegas Ketua GEMPUR Tabagsel, Alpin Praja Tanjung, dalam orasinya di depan kantor Kemenag Tapsel.
Alpin juga menuding Kepala Kantor Kemenag Tapsel gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap bawahannya.
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi akar munculnya praktik pungli.
"Kami mendesak Kakan Kemenag Tapsel dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memimpin dan mengawasi bawahannya," ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kasi Pakis Kemenag Tapsel, Hilman Muhammad Akhir, yang mewakili pihak kantor, menyampaikan bahwa kepala kantor tengah menjalankan tugas luar daerah.
"Kami akan menampung dan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti," kata Hilman kepada massa.
Namun, pernyataan itu belum meredam kekecewaan demonstran.
GEMPUR menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah konkret dari aparat maupun Kemenag pusat.
"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar dan beraksi di Kanwil Kemenag Sumut," ancam Alpin.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polri dan TNI guna menjaga situasi tetap kondusif.
Meski berakhir tertib, suara lantang mahasiswa menjadi peringatan keras bagi pihak Kemenag agar menindak tegas dugaan praktik pungli yang berpotensi merusak kredibilitas lembaga.*
(a008)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK