JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak "membunuh" produsen rokok ilegal.
Alih-alih menutup industrinya, Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan pembinaan agar produsen ilegal dapat masuk ke jalur produksi legal.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa produsen rokok ilegal akan diajak bergabung dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), sehingga tetap dapat beroperasi namun berada dalam sistem yang sah dan terkendali.
"Untuk rokok, jadi enggak akan kita bunuh. Justru kita bina, bukan kita binasakan tapi kita bina. Karena saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa. Juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa saja," kata Purbaya.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal, termasuk rokok impor yang tercampur dengan produksi ilegal dalam negeri.
"Kalau dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya tambah. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya," tambah Purbaya.
KIHT yang sedang dikembangkan di Jawa Timur ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2026. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengembangan KIHT di Madura.
"Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Mereka harus masuk ke tempat yang legal," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, tantangan utama adalah mengidentifikasi dan mengendalikan peredaran rokok ilegal impor yang bercampur dengan rokok ilegal dalam negeri, sehingga memerlukan tindak lanjut yang cermat.
Dukungan kebijakan fiskal ini juga berdampak positif pada kinerja industri tembakau nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa subsektor industri pengolahan tembakau (KBLI 12) menjadi salah satu yang paling ekspansif pada Oktober 2025.
Hal ini mendorong kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) nasional menjadi 53,50, naik 0,48 poin dibanding September 2025.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan