Total Rp764 Juta Disita, KPK Tahan 6 Tersangka Kasus Suap Penerimaan Maba Unsoed selama 20 Hari
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp665 juta serta saldo rekening senilai Rp99 juta dalam operasi tangkap tang
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak "membunuh" produsen rokok ilegal.
Alih-alih menutup industrinya, Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan pembinaan agar produsen ilegal dapat masuk ke jalur produksi legal.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa produsen rokok ilegal akan diajak bergabung dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), sehingga tetap dapat beroperasi namun berada dalam sistem yang sah dan terkendali.
"Untuk rokok, jadi enggak akan kita bunuh. Justru kita bina, bukan kita binasakan tapi kita bina. Karena saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa. Juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa saja," kata Purbaya.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal, termasuk rokok impor yang tercampur dengan produksi ilegal dalam negeri.
"Kalau dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya tambah. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya," tambah Purbaya.
KIHT yang sedang dikembangkan di Jawa Timur ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2026. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengembangan KIHT di Madura.
"Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Mereka harus masuk ke tempat yang legal," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, tantangan utama adalah mengidentifikasi dan mengendalikan peredaran rokok ilegal impor yang bercampur dengan rokok ilegal dalam negeri, sehingga memerlukan tindak lanjut yang cermat.
Dukungan kebijakan fiskal ini juga berdampak positif pada kinerja industri tembakau nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa subsektor industri pengolahan tembakau (KBLI 12) menjadi salah satu yang paling ekspansif pada Oktober 2025.
Hal ini mendorong kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) nasional menjadi 53,50, naik 0,48 poin dibanding September 2025.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp665 juta serta saldo rekening senilai Rp99 juta dalam operasi tangkap tang
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.842 titik panas atau hotspot terdeteksi di lima provinsi di Kalimantan. Da
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan 1821 Agustus 2026. Pada akhir pekan, IHSG ditutup di
EKONOMI
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menafsirkan keput
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq bungkam saat digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mematangkan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas atau
EKONOMI
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur mandiri di
NASIONAL
PALANGKA RAYA Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan laha
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan sempat memeriksa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Soedirman
NASIONAL