BANDAR LAMPUNG – Proyek peningkatan jalan di Jalan Purnawirawan 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, menuai sorotan tajam.
Dugaan praktik korupsi mencuat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan di lapangan yang mengindikasikan adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran prosedur.
Tim media yang melakukan penelusuran langsung ke lokasi menemukan proyek dikerjakan tanpa papan informasi publik.Baca Juga:
Padahal, sesuai ketentuan, setiap proyek yang menggunakan dana pemerintah wajib mencantumkan informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana, dan waktu pengerjaan.
Ketiadaan papan proyek ini memunculkan dugaan adanya upaya menutup-nutupi informasi dari masyarakat.
"Proyek ini seperti proyek siluman. Tidak ada keterangan apa pun di lokasi. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi?" ujar salah seorang wartawan yang ikut dalam investigasi lapangan, Kamis (6/11/2025).
Selain persoalan transparansi, pelaksanaan proyek juga diduga melanggar standar keselamatan kerja.
Para pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kualitas pengaspalan pun menjadi sorotan. Lapisan aspal terlihat sangat tipis dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Kondisi ini dikhawatirkan memperpendek usia jalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
"Ketebalan aspalnya jauh dari standar. Kami menduga ada mark-up besar dalam proyek ini," ungkap salah seorang jurnalis.
Lebih mengejutkan lagi, ketika awak media menanyakan pihak pelaksana proyek, kepala tukang di lapangan mengaku tidak mengetahui siapa rekanan atau kontraktor yang mempekerjakannya.
"Saya tidak tahu ini proyek siapa, Mas," ucapnya singkat.
Pengakuan itu kian memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan proyek.
"Bagaimana mungkin kepala tukang tidak tahu siapa rekanannya? Ini jelas janggal dan menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan," kata seorang tokoh masyarakat Gunung Terang.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera turun tangan.
Mereka meminta agar dilakukan audit terhadap proyek tersebut dan memberikan sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.
"Kami menuntut Pemkot untuk mengusut tuntas proyek ini. Jangan biarkan anggaran rakyat dikorupsi!" tegas warga setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun dinas terkait.
Warga berharap ada tindakan cepat dan transparan agar praktik serupa tidak terulang di kemudian hari.*
(ad)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
