BANDAR LAMPUNG – Proyek peningkatan jalan di Jalan Purnawirawan 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, menuai sorotan tajam.
Dugaan praktik korupsi mencuat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan di lapangan yang mengindikasikan adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran prosedur.
Tim media yang melakukan penelusuran langsung ke lokasi menemukan proyek dikerjakan tanpa papan informasi publik.Baca Juga:
Padahal, sesuai ketentuan, setiap proyek yang menggunakan dana pemerintah wajib mencantumkan informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana, dan waktu pengerjaan.
Ketiadaan papan proyek ini memunculkan dugaan adanya upaya menutup-nutupi informasi dari masyarakat.
"Proyek ini seperti proyek siluman. Tidak ada keterangan apa pun di lokasi. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi?" ujar salah seorang wartawan yang ikut dalam investigasi lapangan, Kamis (6/11/2025).
Selain persoalan transparansi, pelaksanaan proyek juga diduga melanggar standar keselamatan kerja.
Para pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kualitas pengaspalan pun menjadi sorotan. Lapisan aspal terlihat sangat tipis dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Kondisi ini dikhawatirkan memperpendek usia jalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
"Ketebalan aspalnya jauh dari standar. Kami menduga ada mark-up besar dalam proyek ini," ungkap salah seorang jurnalis.
Lebih mengejutkan lagi, ketika awak media menanyakan pihak pelaksana proyek, kepala tukang di lapangan mengaku tidak mengetahui siapa rekanan atau kontraktor yang mempekerjakannya.
"Saya tidak tahu ini proyek siapa, Mas," ucapnya singkat.
Pengakuan itu kian memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan proyek.
"Bagaimana mungkin kepala tukang tidak tahu siapa rekanannya? Ini jelas janggal dan menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan," kata seorang tokoh masyarakat Gunung Terang.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera turun tangan.
Mereka meminta agar dilakukan audit terhadap proyek tersebut dan memberikan sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.
"Kami menuntut Pemkot untuk mengusut tuntas proyek ini. Jangan biarkan anggaran rakyat dikorupsi!" tegas warga setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun dinas terkait.
Warga berharap ada tindakan cepat dan transparan agar praktik serupa tidak terulang di kemudian hari.*
(ad)
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional