JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) angkat suara terkait sengketa lahan seluas 16,4 hektare milik mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.
Lahan tersebut diduga diserobot oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), entitas dari Lippo Group.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan pihaknya telah menerima surat balasan dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar terkait permintaan klarifikasi mengenai sengketa lahan tersebut pada Senin (10/11/2025) malam.Baca Juga:
Namun, Nusron mengaku belum memahami sepenuhnya isi surat tersebut.
"Surat bernomor 5533 tertanggal 7 November 2025 itu terkait klarifikasi pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Objek sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama NV Hadji Kalla TRD belum dilakukan pengukuran dan eksekusi. Jawabannya begitu. Maknanya apa? Saya juga belum paham," kata Nusron sambil membaca isi surat di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan miliknya secara sah.
Menurutnya, tanah seluas 16,4 hektare itu dibeli langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 30 tahun lalu.
"Ini tanah saya sendiri. Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD. GMTD menuntut tanah itu dari pihak lain, Manyomballang, yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Jadi itu kebohongan, macam-macam, rekayasa. Itu permainan Lippo. Jangan main-main di Makassar," ujar JK, dikutip Kamis (6/11/2025).
JK juga menanggapi isu eksekusi yang dilakukan GMTD. Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak melalui prosedur hukum yang sah.
"Eksekusi kan harus didahului dengan constatering atau pengukuran. Mana pengukurannya? Mana petugas BPN-nya? Mana camatnya? Kan tidak ada semua," tambah JK.
Lahan 16,4 hektare yang menjadi sengketa memiliki alas hak resmi yang diterbitkan BPN pada 8 Juli 1996.
Sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum penuh dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) telah dilakukan hingga 24 September 2036.
Kasus sengketa lahan ini masih terus menjadi perhatian publik, sementara pihak ATR/BPN terus menunggu klarifikasi resmi dari PN Makassar sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.*
(bi/ad)
JAKARTA Di tengah laju pesat perkembangan Artificial Intelligence (AI), Indonesia berada di persimpangan krusial antara kemajuan dan ket
SAINS DAN TEKNOLOGI
LANGKAT, 28/2/2026 Semangat pembinaan generasi muda yang berakar pada nilai keimanan kembali bergema dari Kabupaten Langkat. Forum Muda
PENDIDIKAN
MEDAN Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, melakukan silaturahmi dengan jajaran Golkar Sumatera Utara (Sumut)
POLITIK
TEHERAN Menteri Pertahanan Iran, Amir Nasirzadeh, dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Pakpour, dilaporkan tewas dal
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator untuk meredakan ketegangan
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga minyak dunia melonjak tajam lebih dari 2 persen menyusul serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran,
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD Majelis Mahayana Buddhis Ind
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana masih menjadi pr
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya terkait zakat yang menimbulkan kesalahp
NASIONAL
DELISERDANG, SUMUT Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid KH Ahmad Dahlan Univ
NASIONAL
