Status Hutan Sumatera Masuk Zona Merah UNESCO, Kerusakan Lingkungan Kian Mengkhawatirkan

JAKARTA — Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra/TRHS) kembali mendapat sorotan internasional.

Kawasan yang sejak 2004 ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO itu kini berstatus "dalam bahaya" akibat maraknya perambahan, penebangan liar, dan pembangunan infrastruktur yang menggerus tutupan hutan sejak 2011 hingga kini.

UNESCO mencatat TRHS terdiri dari tiga taman nasional besar—Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan—yang mencakup lebih dari 2,59 juta hektare.

Baca Juga:

• Kelangkaan BBM di Sumut Memburuk, Bobby Nasution Buka Suara

Kawasan yang membentang dari Aceh hingga Lampung ini menjadi rumah bagi 10.000 spesies tumbuhan, 17 genus endemik, 201 spesies mamalia, serta sekitar 580 spesies burung.

Di dalamnya hidup satwa kunci Sumatera seperti harimau, gajah, badak, dan orangutan.

Di luar kekayaan hayati tersebut, bentang alamnya pun dikenal megah.

Gunung Kerinci—gunung berapi tertinggi di Indonesia—hingga Danau Gunung Tujuh menjadi ikon keindahan ekologis yang diakui dunia.

Sejumlah pusat riset internasional juga berada di kawasan ini, menjadikannya laboratorium hidup yang penting bagi ilmu pengetahuan.

Meski menyandang status warisan dunia, tekanan terhadap hutan tak kunjung surut.

Pembukaan jalan baru memicu perambahan, penebangan liar, dan perburuan. Di beberapa titik, aktivitas ilegal bahkan mengarah pada kerusakan masif.

Data Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menunjukkan 7.000 hektare kawasan rusak oleh ekspansi lahan perkebunan, dengan lebih dari 4.500 penduduk tinggal di dalam zona konservasi.

Di Taman Nasional Tesso Nilo, kondisi lebih mencemaskan: dari luas awal 81.793 hektare, kini hanya 12.561 hektare yang tersisa sebagai hutan alam.

Penambangan minyak ilegal juga ditemukan di perbatasan Hutan Harapan, Sumatera Selatan dan Jambi.

Ratusan sumur ilegal aktif berdiri di tepi hutan lindung, mengancam proses restorasi yang sedang dilakukan pemerintah dan lembaga konservasi.

Sejumlah operasi perlindungan satwa—mulai dari Unit Perlindungan Badak, patroli gajah WWF, hingga tim konservasi harimau—telah menekan angka perburuan.

Namun ancaman terhadap kelestarian hutan tetap membayangi.

Di tengah kerusakan tersebut, tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dilanda banjir besar.

Video banjir bandang yang membawa gelondongan kayu memicu dugaan publik akan maraknya aktivitas ilegal logging.

WALHI Sumut menilai hilangnya area tangkapan air memperparah bencana hidrometeorologi.

Pemerintah daerah pun menetapkan status tanggap darurat.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengeluarkan keputusan tanggap darurat untuk 14 hari, disusul langkah serupa oleh Pemerintah Provinsi Sumbar dan Aceh.

Di Sumbar, sedikitnya 13 daerah terdampak banjir, dengan kerugian awal mencapai hampir Rp 5 miliar.

Sementara itu, Aceh turut menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi setelah hujan ekstrem memicu banjir di beberapa wilayah.

Upaya perlindungan terus dilakukan, termasuk kerja sama berbagai lembaga konservasi, patroli gabungan, hingga penegakan hukum lintas instansi.

Namun, catatan UNESCO dan rangkaian bencana alam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa pemulihan hutan Sumatera masih menghadapi jalan panjang dan menanjak.*

(d/dh)

Fadli Zon Kagumi Ukir Jepara, Siap Dukung Jadi Warisan Budaya Dunia UNESCO

Hari Angklung 16 November: Warisan Budaya Indonesia yang Diakui UNESCO

Danau Toba Siap Jadi Destinasi Super Prioritas dan Magnet Wisata Internasional, Siap Tampil di Mata Dunia!

Abdul Mu’ti di UNESCO: Bangsa Kuat Lahir dari Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Bukan Kekuasaan

Mendikdasmen Abdul Mu’ti di UNESCO: Gerakan Semesta, AI & Digitalisasi Pendidikan Nasional

Ulos Goes to UNESCO! Pemprov Sumut Dorong Warisan Budaya Batak Mendunia