Harga BBM Eceran di Padangsidimpuan Tembus Rp 35 Ribu per Liter, Pemerintah dan Aparat Bungkam?

PADANGSIDIMPUAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Padangsidimpuan memasuki pekan kedua tanpa kejelasan penyebab.

Di tengah bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa wilayah Tabagsel, warga justru harus menghadapi antrean panjang di SPBU dan menjamurnya penjual BBM eceran dengan harga melambung hingga tiga kali lipat dari Harga Eceran Tetap (HET).

Pantauan selama tiga hari terakhir, antrean kendaraan roda dua hingga empat mengular di sejumlah SPBU, bahkan sebagian warga memilih begadang untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax.

Baca Juga:

• Bahlil Cabut Aturan Barcode Pembelian BBM di Aceh–Sumut–Sumbar untuk Atasi Kelangkaan

Aktivitas belajar siswa ikut terganggu lantaran orang tua harus ikut mengantre sepanjang malam.

"Sudah seperti daerah pedalaman yang tidak bisa dimasuki distribusi BBM. Mau sekolah saja susah karena orang tua harus antre minyak," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu, 3 Desember 2025.

Sejak dua hari terakhir, penjualan BBM eceran kembali marak di pinggir jalan Kota Padangsidimpuan.

Harga yang ditawarkan mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu per liter, jauh di atas HET.

Padahal, sebelumnya Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, telah menegaskan pihaknya siap menindak penjual BBM eceran yang menjual di atas harga resmi.

"Pengecer yang menjual di atas HET akan kami tindak dan kami tangkap setelah berkoordinasi dengan dinas terkait," ucap Hasiholan pada 28 November.

Namun kondisi di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi dan tidak ada tindakan tegas yang terlihat.

Sejumlah warga mempertanyakan absennya tindakan cepat pemerintah dan aparat di tengah situasi darurat bencana.

"Masyarakat sudah kesusahan banjir, longsor, air PDAM mati total, sekarang minyak pun langka. Apa kerja pemerintah dan aparat? Siapa yang bertanggung jawab?" kata seorang warga yang ikut mengantre BBM lebih dari lima jam.

Gangguan suplai air PDAM Tirtanadi sudah berlangsung sepekan akibat kerusakan pipa vital yang terseret banjir bandang.

Warga kini berada dalam kondisi darurat berlapis, tanpa air bersih dan tanpa BBM.

Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Adi Tanjung, menilai kelangkaan BBM memperburuk dampak bencana dan menekan ekonomi warga.

"BBM langka, air PDAM mati. Ini bukan situasi normal. Pemerintah harus turun tangan cepat," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa penjualan BBM di atas HET merupakan pelanggaran serius berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 2 miliar.

"Kepolisian harus turun ke lapangan, tindak tegas para penjual eceran yang memanfaatkan situasi. Kalau dibiarkan, ini akan jadi kebiasaan dan masyarakat yang makin sengsara," kata Adi.

Ia juga mendesak penyelidikan terhadap dugaan permainan oknum SPBU yang diduga membiarkan kelangkaan terjadi.

Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah daerah, PDAM Tirtanadi, dan kepolisian belum mengeluarkan klarifikasi resmi mengenai penyebab kelangkaan BBM maupun langkah yang sedang ditempuh.

Sementara warga berharap pasokan BBM segera stabil dan pemerintah tidak lagi menunda penanganan situasi yang sudah semakin memukul masyarakat Padangsidimpuan.*

(ad)

Bahlil Cabut Aturan Barcode Pembelian BBM di Aceh–Sumut–Sumbar untuk Atasi Kelangkaan

Enam Desa di Pidie Jaya Masih Terisolir, Akses Darat Lumpuh Total

Bulog Salurkan 2.269 Ton Beras untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

Cak Imin Ajak Tiga Menteri “Tobat Nasuha” Usai Banjir Sumatera, Menteri Lingkungan Buka Suara

Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Illegal Logging Pemicu Banjir Sumatra

Agincourt Resources Akhirnya Buka Suara! Benarkah Tambang Martabe Penyebab Banjir Bandang?