RUU HAM Larang Anggota dan Purnawirawan TNI-Polri Jadi Komisioner Komnas HAM
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan kegelisahannya terkait dua titik tambang yang terus menuai penolakan warga, meski sebagian telah mengantongi izin resmi.
Keluhan tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Semarang, Senin, 8 Desember 2025.
Sadewo menyebut penambangan batu granit di Baseh, Kedungbanteng, menjadi salah satu lokasi yang paling banyak memicu gejolak.Baca Juga:
Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi telah sepakat menghentikan sementara aktivitas tambang tersebut.
"Kami dan ESDM Provinsi sudah memasang banner 'ditutup sementara'. Jujur itu atas usulan saya, karena kalau langsung ditutup total, para penambang bisa lari semua," ujar Sadewo.
Penutupan sementara itu dilakukan lantaran pelaku usaha belum memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, termasuk pembuatan saluran dan kolam pengendalian sebagaimana dipersyaratkan dalam UKL–UPL.
Bukan hanya Baseh. Sadewo juga menyoroti tambang pasir dan tanah di Tapa, Baturaden, yang telah mengantongi izin namun tetap memicu demonstrasi warga.
"Penambangan pasir dan tanah di Tapa ini pun bermasalah. Izin ada semua, tapi warga tetap menolak dan demo," ucapnya.
Sadewo mengaku kewalahan menghadapi gelombang penolakan masyarakat, mengingat izin galian C diatur langsung oleh provinsi melalui ESDM.
"Ini yang membingungkan kami, Pak Gubernur. Warga protesnya ke kami, padahal kewenangan izinnya ada di provinsi," ujarnya.
Ia menambahkan, satu titik tambang di Cilongok sudah ditangani dan tidak lagi memicu protes.
Namun dua lokasi lainnya, Baseh dan Baturaden, masih menjadi sasaran demonstrasi.
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL