Bupati Batu Bara Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
PADANG – Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatra Barat memperingatkan potensi banjir susulan pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 lalu.
Ketua Forum DAS Sumbar, Prof. Isril Berd, menyoroti kerusakan infrastruktur dan kondisi hulu DAS yang tidak memadai, sehingga rawan menimbulkan bencana lanjutan.
"Dari pengamatan kami, terdapat sembilan titik di hulu DAS Padang yang tutupan hutannya kurang dari 30%, padahal standar minimal sesuai aturan. Hal ini meningkatkan risiko banjir bandang susulan," ujar Isril, Selasa (16/12/2025).Baca Juga:
Selain tutupan hutan yang minim, pendangkalan sungai akibat banjir sebelumnya juga menjadi faktor pemicu.
Di DAS Lubuk Minturun dan Batu Busuk, kapasitas sungai berkurang sehingga debit air sulit ditampung saat hujan tinggi, meningkatkan risiko meluapnya air.
Isril menekankan, solusi untuk mencegah banjir susulan adalah normalisasi sungai secara menyeluruh, termasuk penggalian sungai dan perlindungan tutupan hutan di hulu DAS.
"Upaya ini harus nyata, bukan seremonial. Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra V mutlak diperlukan," tegasnya.
Dia juga menekankan perlunya revisi tata ruang wilayah (RTRW) dengan konsep mitigasi bencana.
Menurut Isril, aturan yang jelas terkait pembangunan di sekitar DAS sangat penting agar masyarakat tidak terus dibayangi risiko bencana.
"Belajar dari bencana ini, DPRD bersama pemerintah daerah harus menyusun aturan mitigasi bencana dalam RTRW. Jika ada izin pembangunan di kawasan rawan, pemerintah harus bertanggung jawab," kata Isril.
Forum DAS Sumbar menilai tindakan cepat pemerintah dan sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.*
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dengan di
EKONOMI
JAKARTA Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi Riza Chalid, mengungkapkan respons ayahnya terkait kerja sama sewa
HUKUM DAN KRIMINAL
TOKYO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang &039micromanager&039 dalam memimpin pemerintahan. Gaya kep
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) tent
NASIONAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pentingnya langkahlangkah strategis untuk menjaga stabilita
EKONOMI
MANDAILING NATAL Di tengah kesibukannya, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution, menyempatkan diri untuk meng
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun
PEMERINTAHAN