37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
BATU BARA — Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram tampaknya memiliki jadwal kerja sendiri.
Ia tidak datang pagi atau siang seperti kebutuhan manusia pada umumnya, melainkan baru muncul sekitar pukul 22.00 WIB.
Akibatnya, warga harus menyesuaikan pola hidup.Baca Juga:
Jika biasanya malam adalah waktu beristirahat, bagi sebagian warga Labuhan Ruku malam justru menjadi waktu berjaga—menunggu air mengalir.
Jika tertidur, berarti siap-siap tidak mendapat air.
"Airnya baru hidup malam. Kalau tidak ditunggu, ya tidak dapat air. Padahal ini kebutuhan utama," kata seorang warga.
Pemandangan warga menunggu air hingga larut malam kini menjadi rutinitas yang dianggap biasa. Dalam situasi tertentu, warga bahkan merasa seperti menjalankan sistem shift malam—bedanya, mereka tidak digaji, hanya berharap dapat air.
Ironinya, pemerintah daerah sebelumnya disebut telah menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah untuk pembangunan jaringan pipa air bersih. Angka yang cukup besar untuk ukuran sebuah proyek pelayanan dasar.
Namun di lapangan, hasilnya masih sulit dibedakan antara proyek bernilai miliaran dengan instalasi pipa seadanya. Air tetap datang larut malam, dan warga tetap harus berjaga.
Situasi ini membuat warga mulai mempertanyakan satu hal sederhana: jika anggarannya miliaran rupiah, mengapa hasilnya masih seperti ini?
"Kalau anggaran sudah miliaran tapi air tetap tidak lancar, masyarakat pasti bertanya. Jangan-jangan ada yang tidak beres," ujar warga lainnya.
Kecurigaan semacam ini muncul karena hingga kini distribusi air dari PDAM Tirta Tanjung Tiram masih sering tidak stabil.
Sistem jaringan yang dibangun dengan biaya besar itu, bagi warga, belum menunjukkan kinerja yang sebanding dengan nilai proyeknya.
Sebagai perusahaan daerah yang mengelola layanan air bersih, PDAM Tirta Tanjung Tiram semestinya memahami bahwa air bukanlah layanan mewah.
Air adalah kebutuhan dasar masyarakat.
Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: warga harus menunggu air seperti menunggu tamu yang tidak pasti datang.
Masyarakat kini berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak hanya puas dengan laporan proyek selesai dan anggaran terserap.
Yang lebih penting adalah memastikan air benar-benar sampai ke rumah warga—bukan hanya sampai di dokumen laporan proyek.
Sebab bagi warga Labuhan Ruku, air bersih bukan soal proyek, bukan pula soal angka miliaran.
Ini soal kebutuhan paling dasar: air yang seharusnya mengalir kapan saja, tanpa harus menunggu tengah malam.*
(ad)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN