BATUBARA— Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat.
Akses vital tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pesta tanpa kejelasan izin, sehingga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan.
Baca Juga:
Pantauan di lokasi menunjukkan badan jalan dipenuhi tenda dan perlengkapan hajatan.
Tidak tampak adanya pengaturan lalu lintas maupun petugas berjaga. Akibatnya, arus kendaraan lumpuh total dan memaksa pengendara memutar melalui jalur alternatif.
Sejumlah warga mengaku keberatan atas kondisi tersebut. Mereka menilai penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi telah mengabaikan hak masyarakat luas.
"Ini jalan umum, bukan milik pribadi. Kami jadi harus memutar jauh. Sangat mengganggu," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengguna jalan lainnya. Selain menghambat mobilitas, penutupan jalan tanpa pengaturan dinilai berpotensi memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Dasar Hukum dan Dugaan Pelanggaran
Penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi pada dasarnya tidak diperbolehkan tanpa izin resmi.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam ketentuan tersebut, penggunaan jalan di luar fungsi utamanya, termasuk untuk kegiatan masyarakat seperti pesta, wajib memperoleh izin dari Kepolisian Republik Indonesia serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
