Terbongakar Prabowo Sebut Susanah Pengupas Bawang, Fakta di Lapangan Ternyata Pekerja Dapur MBG
JAKARTA Sosok Susanah yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram menjadi sor
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR - Puluhan nasabah mendatangi kantor Bank BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 2026.
Mereka menuntut pengembalian dana lebih dari Rp4,2 miliar yang diduga hilang dalam skema investasi berkedok koperasi Swadharma.
Aksi para nasabah sempat memicu ketegangan di halaman kantor cabang.Baca Juga:
Emosi massa yang meningkat membuat situasi nyaris mengganggu operasional perbankan.
Namun aparat kepolisian yang telah disiagakan berhasil meredam kericuhan sehingga kondisi kembali kondusif.
Salah satu korban, Hotna Lumbantoruan, mengatakan kasus ini bermula sejak 2009.
Saat itu, para nasabah disebut diarahkan untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito koperasi yang dikelola di lingkungan BNI Cabang Pematangsiantar, dengan iming-iming bunga 1 hingga 4 persen.
Namun, menurut para nasabah, pembayaran bunga hanya berjalan sekitar tiga bulan sebelum berhenti tanpa kejelasan.
Sejak saat itu, dana yang mereka simpan tidak pernah kembali.
"Sudah bertahun-tahun kami menunggu, tapi tidak ada kejelasan," kata Hotna.
Para nasabah juga membandingkan kasus ini dengan perkara serupa di Aek Nabara, yang disebut sempat viral dan berhasil mengembalikan dana nasabah senilai Rp28 miliar.
Ketegangan kembali terjadi saat proses mediasi berlangsung.
Emosi para nasabah kembali tersulut setelah seorang pegawai diduga menanggapi aksi mereka dengan sikap yang dianggap tidak pantas.
Situasi sempat memanas sebelum akhirnya kembali dikendalikan aparat.
Kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Kepala Koperasi BNI Siantar, Rahmad, yang pada 2019 divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar atas kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah.
Para korban juga telah menempuh jalur hukum hingga Mahkamah Agung. Putusan berkekuatan hukum tetap disebut telah memerintahkan pihak pengurus koperasi untuk mengganti kerugian, namun hingga kini eksekusi belum terealisasi.
Menanggapi aksi tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan bahwa persoalan yang dipermasalahkan nasabah berkaitan dengan aktivitas koperasi, bukan produk perbankan BNI.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan koperasi yang dimaksud merupakan entitas independen dan tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan BNI.
"Kasus ini sedang dalam proses hukum dan kami menghormati seluruh proses yang berjalan," ujar Okki.
BNI juga menyatakan berkomitmen mengikuti putusan hukum yang berlaku serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional perbankan.*
(hsjp/ad)
JAKARTA Sosok Susanah yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram menjadi sor
NASIONAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara temu ramah dan pisah sambut Kapolres Asahan dari AKBP Revi Nurvelani kepada AKBP Adi Dh
PEMERINTAHAN
LABUAN BAJO Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan membagi tugas mengikuti upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu untuk memulihkan akses nelayan yang
EKONOMI
TAPAKTUAN Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membenahi infrastruktur dasar
NASIONAL
RUTENG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya 27 gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)
NASIONAL
BANDUNG Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau langsung sekaligus mengawasi penanganan
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu di Deli Serdang, Su
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUAN BAJO Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan evakuasi korban, penya
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin meminta pemerintah pusat menambah dukungan anggaran untuk penanganan dampa
NASIONAL