Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Sejumlah serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat, 1 Mei 2026.
Massa yang tergabung dalam Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Serikat Petani Indonesia itu menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan massa memadati Jalan Pangeran Diponegoro dengan membawa poster tuntutan.Baca Juga:
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, sementara arus lalu lintas tetap berjalan karena massa hanya menggunakan sebagian badan jalan.
Koordinator aksi, Willy Agus Utomo, mengatakan demonstrasi ini merupakan bagian dari peringatan May Day sekaligus bentuk desakan terhadap pemerintah.
"Kami bersama elemen buruh, petani, dan komunitas ojek online memperingati Hari Buruh Sedunia dengan menyampaikan tuntutan," ujarnya.
Kepada pemerintah pusat, massa meminta segera disahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang dinilai lebih berpihak pada kesejahteraan buruh.
Sementara kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mereka menagih janji Gubernur Bobby Nasution terkait program perumahan murah bagi pekerja.
"Tuntutan kami adalah realisasi perumahan layak dan terjangkau dengan dukungan subsidi dari pemerintah daerah," kata Willy.
Selain itu, massa juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Toba Pulp Lestari serta dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di sektor perkebunan.
Mereka mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk melindungi pekerja.
Isu agraria turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Massa menilai masih banyak petani yang kesulitan mendapatkan akses lahan, termasuk adanya konflik dengan pengembang di kawasan eks hak guna usaha (HGU).
Mereka meminta pemerintah mempercepat distribusi sertifikat tanah bagi petani.
Menurut Willy, perwakilan massa telah bertemu dengan pihak Pemprov Sumut, namun belum bertatap muka langsung dengan gubernur.
Ia berharap pertemuan dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.
Massa memberi tenggat waktu hingga pekan depan bagi gubernur untuk merespons tuntutan tersebut.
Jika tidak, mereka berencana menggelar aksi lanjutan secara berkala di lokasi yang sama.*
(d/ad)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL