Puluhan Aksi Unjuk Rasa Warnai Jabodetabek, Ini Tuntutan yang Disuarakan!

JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai sejumlah wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Rabu, 17 Juni 2026.

Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, kelompok pekerja, hingga aktivis, turun ke jalan menyuarakan beragam tuntutan terkait kebijakan pemerintah dan isu dugaan korupsi.

Salah satu aksi terbesar berlangsung di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Tuai Pro-Kontra! Warga Keluhkan Jalan Rusak, Bupati Deli Serdang: Masyarakat Bayar Pajak atau Tidak? Uang Pemerintah dari Mana?

Sekitar 8.000 peserta yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, massa juga meminta program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program MBG menjadi salah satu isu yang paling banyak disuarakan dalam berbagai aksi yang berlangsung hari ini.

Sejumlah kelompok mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Sementara kelompok lainnya meminta adanya pergantian pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Selain isu MBG, kebijakan ekonomi pemerintah juga menjadi perhatian para demonstran.

Beberapa kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat menyuarakan penolakan terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sekaligus meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Di kawasan Gedung DPR/MPR RI, berbagai kelompok massa mengangkat isu yang beragam.

Mulai dari penolakan revisi Undang-Undang Kepolisian, evaluasi kebijakan promosi jabatan di institusi Polri, hingga tuntutan pengusutan dugaan korupsi terkait renovasi ruang kerja anggota DPR.

Aksi serupa juga berlangsung di sejumlah lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Baharkam Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sejumlah kantor BUMN dan perusahaan swasta.

Massa menyampaikan tuntutan yang berkaitan dengan dugaan korupsi, aktivitas pertambangan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, hingga persoalan pelayanan publik.

Di Jakarta Barat, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur menggelar aksi di Kantor Kelurahan Kapuk.

Mereka meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan pengakuan administratif terhadap permukiman yang telah ditempati selama puluhan tahun.

Di tengah maraknya aksi demonstrasi, sejumlah kegiatan masyarakat berskala besar juga berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Kegiatan tersebut antara lain GMS Superconference 2026 di kawasan PIK 2 Tangerang yang dihadiri sekitar 31 ribu peserta, Indo Livestock 2026 Expo & Forum dengan puluhan ribu pengunjung, serta Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan dan pameran terbesar di ibu kota.

Aparat kepolisian dan unsur pengamanan gabungan disiagakan di berbagai lokasi untuk memastikan seluruh kegiatan, baik aksi penyampaian pendapat maupun agenda masyarakat lainnya, berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Situasi ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap berbagai isu nasional, mulai dari program sosial pemerintah, kondisi ekonomi, hingga tuntutan transparansi dan pemberantasan korupsi yang terus menjadi sorotan masyarakat.*

(ad)

Tuai Pro-Kontra! Warga Keluhkan Jalan Rusak, Bupati Deli Serdang: Masyarakat Bayar Pajak atau Tidak? Uang Pemerintah dari Mana?

Simalungun Raih Penghargaan Investasi Terbaik di PIISU 2026, Jadi Daerah dengan Realisasi Penanaman Modal Terbesar di Sumut

Kabar Baik Energi Nasional, PHKT Tambah Produksi Minyak Hampir 1.900 BOPD dari Dua Sumur Baru di Lapangan Sejadi Kaltim

Ketika Nama Kucing Mengalahkan Korupsi

Kepala Bakom: Salah Besar Menuntut Prabowo Menghentikan MBG, Itu Janji Kampanyenya

Kepala Bakom: Hanya Tuntutan dan Tanpa Dialog, Itu Bukan Demokrasi