Demo Mahasiswa di Kodim 0201/Medan, Dandim: Instansi Militer Tidak Boleh Jadi Lokasi Orasi

MEDAN – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Markas Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026), sempat memanas setelah massa membakar ban bekas dan membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan politik.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap keterlibatan militer dalam sejumlah urusan sipil.

Beberapa isu yang disoroti antara lain keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, hingga rencana penambahan batalyon baru.

Baca Juga:

• Tiga Aksi Demo Digelar di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 3.379 Personel

Massa juga menyampaikan tuntutan agar TNI kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai institusi pertahanan negara.

Aksi mahasiswa berlangsung setelah massa bergerak dari depan gerbang DPRD Kota Medan menuju kawasan Kodim 0201/Medan.

Massa mulai berdatangan sekitar pukul 17.00 WIB dengan membawa bendera, pengeras suara, serta berbagai spanduk tuntutan.

Salah satu spanduk besar yang dibawa massa berisi kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tulisan, "Gulingkan rezim Prabowo - Gibran. Kembalikan supremasi sipil."

Saat menyampaikan orasi di depan markas Kodim, massa sempat meneriakkan kata "pembunuh" kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang berjaga di lokasi.

Setelah hampir satu jam berorasi, mahasiswa kemudian membakar dua ban bekas di trotoar jalan.

Kobaran api dan asap hitam sempat terlihat sebelum akhirnya dipadamkan oleh personel TNI menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sekitar pukul 18.06 WIB.

Dandim 0201/Medan Letkol Delli Yuda mengatakan pihaknya menghargai hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.

Namun, ia mengingatkan agar setiap aksi demonstrasi tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.

"Pada prinsipnya kami mendukung rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan orasi maupun demonstrasi, asalkan, sekali lagi, memang orasi atau demonstrasi itu tetap mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku," kata Letkol Delli Yuda di lokasi aksi.

Menurutnya, markas militer merupakan salah satu lokasi yang tidak diperbolehkan menjadi tempat penyampaian aksi unjuk rasa berdasarkan aturan yang berlaku.

"Sesuai dengan undang-undang dan itu undang-undangnya masih berlaku, saat ini kita ketahui bahwa memang salah satu instansi militer itu tidak boleh dijadikan untuk tempat untuk berorasi," ujarnya.

Meski menilai terdapat pelanggaran aturan karena aksi dilakukan di depan markas militer, Kodim 0201/Medan memilih pendekatan dialog dan tidak mengambil tindakan represif.

Delli bahkan turun langsung menemui perwakilan mahasiswa untuk menerima lembar aspirasi yang disampaikan.

Ia mengatakan dialog menjadi langkah yang lebih baik agar tuntutan mahasiswa dapat dibahas tanpa mengganggu ketertiban masyarakat.

"Makanya tadi kami mencoba untuk berdiskusi, langkah baiknya kalau kita berdiskusi masuk ke dalam," kata Delli.

Ia juga menjelaskan bahwa penyampaian orasi di depan markas militer dapat mengganggu pengguna jalan.

"Karena kalau kita tetap menyampaikan orasi di depan itu tentunya akan melanggar undang-undang, dan itu sekali lagi akan mengganggu hak-hak masyarakat yang akan melintas jalan, yang harusnya niatnya ini baik, justru mendapat nilai yang negatif," ujarnya.

Delli mengapresiasi mahasiswa karena aksi akhirnya berlangsung tanpa bentrokan.

"Kami mengapresiasi tentunya, dan kepada mahasiswa juga mengucapkan terima kasih ya, untuk hari ini bisa menyampaikan aspirasinya secara tertib," jelasnya.

Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Menurut dia, mahasiswa menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Karena ini bentuk daripada kekesalan, bentuk dari keresahan, puncak dari keresahan mahasiswa, bahwasanya hari ini kita melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam memimpin bangsa ini," tutur Damses.

"Banyaknya kebijakan yang tidak berpihak satu pun kepada rakyat," sambungnya.

Damses menjelaskan bahwa spanduk yang dibawa dalam aksi merupakan hasil konsolidasi dan diskusi mahasiswa terkait berbagai kebijakan pemerintah.

"Itu tadi latar belakang spanduk itu tadi ya," katanya.

"Ya, itu latar belakangnya kita menunjukkan bahwasanya kita menegaskan hasil konsolidasi kita dan hasil diskusi kita dan hasil data yang kita temukan dari kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran, tidak satupun itu yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan sekolah rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka juga mempersoalkan keberadaan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil.

"Agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil," tegas Damses.

"Biarlah militer kembali ke barak, biarlah militer kembali ke fungsinya sebagai militer. Agar militer itu tidak lagi masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan," katanya.

Menurut Damses, militer seharusnya fokus menjalankan tugas pertahanan negara dan tidak masuk terlalu jauh dalam urusan sipil.

Selain persoalan keterlibatan TNI dalam ranah sipil, mahasiswa juga meminta pemerintah menunda atau menghentikan rencana pembangunan batalyon baru di sejumlah daerah.

Damses menilai rencana tersebut belum memiliki urgensi strategis dan berpotensi membebani anggaran negara.

"Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan," ucap Damses.

"Karena itu tidak arti, untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran," pungkasnya.

Aksi mahasiswa di depan Kodim 0201/Medan akhirnya berakhir setelah pihak Kodim menerima aspirasi massa dan membuka ruang diskusi lanjutan melalui forum yang lebih tertib.

Aparat dan mahasiswa sepakat menjaga situasi tetap kondusif setelah penyampaian tuntutan berlangsung.*

(km/ad)

Tiga Aksi Demo Digelar di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 3.379 Personel

Dari Perkebunan Kolonial hingga Sengketa Modern, Ini Sejarah Konflik Agraria di Sumut

Mahasiswa GMNI di Medan Desak Penegasan Batas Peran TNI dalam Urusan Sipil

Tugu Binjai Jadi Titik Aspirasi, Pemuda dan Mahasiswa Soroti MBG hingga Harga BBM

Menkop ke Mahasiswa: Jangan Pesimis, Koperasi Merah Putih Dibangun untuk Rakyat

Aksi Unjuk Rasa di Medan Dikawal Humanis, Polisi Pastikan Aspirasi Tetap Tersampaikan