BANDAR LAMPUNG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dugaan penyebab kasus keracunan yang menimpa 748 penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.
Zulhas mengatakan kondisi dapur MBG telah diperiksa dan dinilai baik. Namun, persoalan diduga terjadi setelah makanan selesai dimasak, terutama pada proses distribusi.
"Udah dicek, dapurnya bagus. Tapi tadi udah selesai masak, harus dikirim, nggak dikirim," kata Zulhas kepada wartawan di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).Baca Juga:
Dia menjelaskan makanan MBG harus segera didistribusikan setelah selesai dimasak. Keterlambatan pengiriman hingga berjam-jam dapat meningkatkan risiko makanan mengalami masalah dan menyebabkan keracunan.
"Misalnya masak, harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11 (siang) itu menimbul keracunan, kalau masak jam 6, makannya jam 11," ujarnya.
Selain keterlambatan pengiriman, Zulhas juga menyoroti cara penempatan makanan saat proses distribusi. Menurutnya, makanan yang diletakkan sembarangan juga dapat menjadi faktor yang membahayakan penerima manfaat.
"Ada juga misalnya distribusi naronya sembarangan. Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini kan menyangkut 60 juta orang, ini yang kita lagi tertibkan," katanya.
Zulhas: Tidak Boleh Ada Toleransi
Zulhas menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi pihak yang lalai atau tidak disiplin dalam menjalankan prosedur MBG.
Dia menyebut kejadian tersebut berkaitan dengan kesalahan manusia yang dapat berupa kelalaian maupun kesengajaan. Karena itu, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan tindakan tegas.
"Itu kan murni kesalahan manusia, bisa juga kelalai atau sengaja. Saya minta ditindak tegas, nggak boleh ada toleransi," tegas Zulhas.
"Saya udah minta tidak boleh ada toleransi, yang lalai, ganti SPPG-nya, siapa aja yang terlibat, ganti," sambungnya.
Terkait kemungkinan proses hukum, Zulhas mengatakan langkah penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang ditemukan.
MEDAN Tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi menilai konstruksi hukum dalam surat tun
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk colt diesel dan mobil pick up terjadi di Jalan Jamin Ginting, Dusun II, Desa Hulu, K
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera. Langkah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai d
EKONOMI
BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda
NASIONAL
TANJUNGBALAI Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sek
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik
PEMERINTAHAN
