Ambang Batas Capres Dihapus, Surya Paloh Ungkap Ada Wacana Baru: Capres Didukung Minimal 2 Fraksi
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
MEDAN — Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo.
Kedatangan Iriani ke Kantor BGN dilakukan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat, khususnya para orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG.
Salah satu tuntutan yang dibawa adalah pemberian kompensasi khusus bagi para siswa yang terdampak.Baca Juga:
Menurut Iriani, kedatangannya ke Jakarta merupakan bentuk kesungguhan DPRD Karo dalam membawa aspirasi masyarakat, terutama para orang tua dan pelajar yang terdampak dugaan keracunan MBG.
Tuntutan kompensasi tersebut, kata dia, merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama masyarakat dan orang tua siswa korban.
DPRD Karo meminta BGN memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para korban.
Iriani mengatakan dampak kejadian tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga orang tua.
Kondisi psikologis anak dan orang tua turut terganggu karena sebagian siswa harus berulang kali menjalani perawatan di rumah sakit.
Kondisi tersebut juga dinilai membebani perekonomian keluarga. Sebagian besar orang tua siswa korban diketahui bekerja sebagai petani dan buruh tani.
Iriani mengatakan, penanganan kesehatan terhadap siswa terdampak sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo bersama instansi terkait.
Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain medical check-up ulang dan persiapan pendampingan pemulihan psikologis bagi siswa.
Namun, Iriani meminta penanganan tersebut terus dikawal sampai kondisi para siswa benar-benar pulih.
"Untuk tuntutan orang tua mengenai pemulihan psikis, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Medical check-up ulang juga sudah dilaksanakan. Kami berterima kasih untuk itu. Tetapi penanganannya harus tetap dikawal sampai anak-anak benar-benar pulih," katanya dalam keterangan tertulis di Kantor BGN Pusat, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Selain persoalan kesehatan dan kompensasi, DPRD Karo juga meminta kejelasan mengenai hasil pemeriksaan sampel makanan yang berkaitan dengan dugaan keracunan MBG.
Iriani mengatakan pihaknya meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah disampaikan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk tindak lanjut pemeriksaan di tingkat pusat.
Untuk proses hukum, DPRD Karo menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
DPRD juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah seluruh proses selesai.
"Yang kami bawa ke sini adalah aspirasi rakyat. Kami tidak datang dengan embel-embel apa pun. Kami hanya ingin mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan kembali kepada orang tua yang menunggu di daerah. Kalau belum ada jawaban, tentu kami akan datang lagi," tegas Iriani.
Dalam pertemuan tersebut, Iriani didampingi anggota DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM.
Rapidin menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan program apabila persoalan serius terus terjadi di tengah masyarakat.
Rapidin menyatakan menolak keberadaan MBG.
Namun, apabila program tersebut tetap dilanjutkan, ia mengusulkan perubahan mekanisme dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada orang tua siswa.
Menurut dia, penerima manfaat juga perlu dipilah karena tidak seluruh pelajar memiliki kebutuhan yang sama terhadap program tersebut.
Dengan demikian, anggaran dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan yang dinilai lebih mendesak.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo.
BGN juga menyatakan akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, mengenai tuntutan kompensasi bagi siswa korban dugaan keracunan, BGN belum dapat memberikan jawaban karena persoalan tersebut perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya.
"Kami menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo. Ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Terkait tuntutan kompensasi, saat ini belum dapat kami jawab karena hal tersebut perlu melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya. Aspirasi ini akan kami koordinasikan lebih lanjut," pungkas Agustina Arumsari.* (sp/ad)
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
NAGOYA Dua atlet muda Indonesia, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea, dipercaya menjadi pembawa bendera Merah
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi kritik yang menyebut kunjungan Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke
POLITIK
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ternyata telah mengundurkan diri dari kep
POLITIK
BANTUL Salah satu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi sorotan
PERISTIWA
JAKARTA Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh dalam menjalankan perintah Al
AGAMA
JAKARTA Tabel KUR BCA 2026 dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta menjadi informasi yang banyak dicari pelaku usaha kecil dan menengah
EKONOMI
MEDAN Aksi begal di kawasan Simpang Jalan PWI, Tanah Garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, berujung pada penangkapan salah s
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Ketua DPRD Kota Binjai, HJ. K Gusuartini Br Surbakti, menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenangan Pemilu Anggota Fra
POLITIK
TANJUNG JABUNG TIMUR Ratusan masyarakat memadati lokasi penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke3 tingkat Desa Majelis Hidayah, Kec
NASIONAL