Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menetapkan Kecamatan Tukka dan Badiri berstatus tanggap darurat bencana selama 14 hari.
Status tersebut berlaku mulai 26 September hingga 10 Oktober 2026.
Penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah banjir kembali melanda kedua kecamatan tersebut pada Sabtu, 26 September 2026.Baca Juga:
Banjir terjadi di tengah tingginya intensitas curah hujan serta sejumlah sarana dan prasarana yang belum selesai diperbaiki.
Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengatakan pemerintah daerah mengambil langkah tersebut untuk mempercepat penanganan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
"Jadi, kemarin tanggal 26 September, terjadi lagi banjir. Merespons banjir tersebut, kami memutuskan status tanggap darurat di dua kecamatan. Keputusan ini telah dirapatkan," tutur Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, Rabu (30/9/2026).
Di Kecamatan Tukka, banjir berdampak cukup parah di Kelurahan Bonalumban, Hutanabolon, dan Sipange.
Sementara di Kecamatan Badiri, wilayah yang mengalami dampak paling parah berada di Kelurahan Lopian Badiri.
Menurut Masinton, status tanggap darurat diperlukan agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan evakuasi, penyelamatan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
"Status tanggap darurat diambil agar kami bisa cepat melakukan penyelamatan dan perlindungan terhadap masyarakat," katanya.
Selain persoalan banjir, pemerintah daerah juga menangani sejumlah infrastruktur yang terdampak.
Salah satunya adalah jembatan yang mengalami kerusakan hingga putus.
"Kami juga sudah berkoordinasi bersama agar segera mengatasi jembatan yang putus," ucapnya lagi.
Penanganan bencana melibatkan berbagai pihak.
Selain TNI dan Polri, Pemkab Tapteng berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara.
Keterlibatan lintas instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir, terutama di wilayah yang mengalami dampak cukup parah.
"Kami melibatkan Kementerian PU dan SDA Sumut untuk penanganan banjir di Bonalumban, Sipange dan Lopian," tuturnya.
Status tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 26 September hingga 10 Oktober 2026.
Selama periode tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan penanganan terhadap dampak banjir dan kebutuhan masyarakat terdampak.* (mi/ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN