Dirjen SDA: Penyediaan Air untuk Pertanian Rakyat Jadi Prioritas Capai Swasembada Pangan

JAKARTA —Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lilik Retno Cahyadiningsih, menegaskan bahwa penyediaan air untuk sektor pertanian rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam rangka mencapai target swasembada pangan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Lilik dalam webinar nasional bertema penguatan infrastruktur air untuk ketahanan pangan, yang berlangsung di Jakarta, Senin (16/6).

"Penyediaan air bagi sistem irigasi eksisting, terutama untuk pertanian rakyat, harus menjadi prioritas. Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sebagai langkah strategis," tegas Lilik.

Menurutnya, langkah ini selaras dengan Asta Cita, visi besar Presiden Prabowo dalam menghadirkan kemandirian pangan di tengah tantangan global, krisis iklim, dan ketidakpastian pasokan dunia.

Lilik mengungkapkan, Kementerian PUPR saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis, termasuk mendukung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah optimasi lahan pertanian seluas 665.485 hektare yang tersebar di 14 provinsi, yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian.

Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi eksisting juga dilakukan menggunakan pendekatan pendanaan waterfall fund.

"Kami berharap seluruh kegiatan ini bisa selesai tepat waktu untuk mendukung musim tanam kedua tahun ini," imbuhnya.

Dalam paparannya, Lilik merinci target capaian Kementerian PUPR hingga tahun 2029, meliputi:

- 62,3% luas baku sawah fungsional mendapatkan layanan irigasi,

- 16,57% luas layanan irigasi mendapat jaminan ketersediaan air dari waduk

- Efisiensi pemanfaatan air irigasi mencapai 0,43 dolar AS/m³,

- Pembangunan irigasi untuk pertanian multi-komoditas seluas 180.000 hektare,

- Rehabilitasi dan peningkatan layanan irigasi di 1,2 juta hektare lahan.

Lilik menekankan bahwa pencapaian target tersebut hanya bisa terwujud melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti, sektor swasta, hingga masyarakat dan komunitas petani.

"Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Pendekatan integratif melalui Integrated Water Resources Management menjadi kunci untuk menyeimbangkan konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air," pungkasnya.*

(at/a008)