Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
Lampung Timur – Komitmen memperkuat ketahanan pangan nasional ditunjukkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui program "Petani Mitra Adhyaksa", dengan mendampingi langsung panen raya padi di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (7/8/2025).
Sedikitnya 7.563 petani dari 15 gabungan kelompok tani (Gapoktan) menerima pendampingan dalam mengelola 4.100 hektare sawah, dengan hasil panen yang diprediksi mencapai 28.000 ton gabah.
"Program ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi menyentuh seluruh aspek pertanian—dari permodalan, distribusi pupuk, hingga pengawasan harga gabah di tingkat petani," tegas Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, saat meninjau panen raya.
Salah satu poin utama program ini adalah membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak dan praktik pinjaman ilegal. Kejati Lampung bekerja sama dengan bank pemerintah dan Koperasi Merah Putih untuk memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang legal dan terjangkau.
"Petani tak boleh lagi terjebak skema pinjaman merugikan atau harga gabah ditekan. Kami kawal seluruh jalur distribusi dan pemasaran," ujar Danang yang turut didampingi Kajari Lampung Timur, Yovrizal.
Asta Karya: Delapan Pilar Pendampingan Petani
Dalam pelaksanaannya, program "Asta Karya Petani Mitra Adhyaksa" mengusung delapan fokus utama, yakni:
Edukasi hukum pertanian
Sertifikasi lahan petani
Akses modal dan keuangan legal
Pencegahan pungli proyek pertanian
Penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran
Intervensi untuk cegah gagal panen
Distribusi alat mesin pertanian
Penyerapan gabah oleh mitra resmi
Cegah Penyelewengan Pupuk dan Gagal Panen
Mengantisipasi kelangkaan pupuk yang kerap terjadi, Kejati Lampung memastikan pengawasan distribusi dilakukan dari awal. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan PT Pupuk Indonesia dan pemerintah daerah.
"Jika ada penyimpangan dalam distribusi pupuk atau manipulasi, akan kami tindak tegas," tegas Danang.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati dalam memperkuat sektor pangan daerah.
"Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Peran kejaksaan sangat berarti untuk menjadikan Lampung Timur sebagai lumbung pangan nasional," ujar Ela.
Langkah Kejati Lampung sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan, serta instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kejaksaan terlibat aktif dalam program strategis nasional.*
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA