JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan reformaagraria sebagai agenda prioritas menjelang peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025 yang akan diperingati pada 24 September mendatang.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa peringatan HTN tahun ini memiliki makna penting karena menjadi momentum pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Meski reformaagraria tercantum dalam Asta Cita pemerintahan, hingga saat ini belum ada kebijakan konkret yang disusun untuk pelaksanaannya.
"Reforma agraria tercantum sebagai salah satu agenda prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo, tetapi hingga saat ini, Presiden belum menyusun kebijakan dan program implementasinya," ujar Henry melalui keterangan resmi, Minggu (21/9/2025).Henry juga menyoroti tingginya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia yang tercermin dari indeks Gini sebesar 0,68.
Ia menyebut mayoritas petani di Indonesia merupakan petani gurem yang mengelola lahan di bawah 0,5 hektare, jumlahnya mencapai lebih dari 16 juta orang. Sebaliknya, tanah dalam skala besar masih dikuasai oleh korporasi perkebunan, kehutanan, perusahaan pengembang, serta sektor tambang.
"Sekitar 75 persen tanah Indonesia dikuasai oleh 1 persen pemilik, sementara sisanya 25 persen hanya dimiliki oleh 99 persen rakyat," jelasnya.