Audiensi Hari Tani Nasional: Pemerintah Terima Tuntutan 3 Kelompok Petani, Juri Ardiantoro: "Kami Akan Catat"

Selanjutnya, kelompok petani mendesak revisi Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 agar percepatan reforma agraria bisa berjalan sesuai kebutuhan saat ini.

Mereka juga meminta agar revisi Undang-Undang Pangan benar-benar menegakkan kedaulatan pangan Indonesia, menghindari ketergantungan impor pangan, serta revisi Undang-Undang Kehutanan untuk mendukung reforma agraria dan menjamin hak tanah petani dan masyarakat adat.

Tuntutan kelima adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap memperburuk kondisi petani karena mempersempit lapangan kerja dan mendorong perampasan tanah oleh perusahaan besar.

Terakhir, mereka meminta pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk Petani guna memastikan reforma agraria dan program kesejahteraan petani berjalan sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan penguatan koperasi desa.

"Tanpa Dewan ini, kesejahteraan petani dan reforma agraria tidak bisa dilaksanakan," ujar Henry Saragih menegaskan.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, menunjukkan perhatian pemerintah yang lebih luas terhadap aspirasi petani.*

(j006)