Ambang Batas Capres Dihapus, Surya Paloh Ungkap Ada Wacana Baru: Capres Didukung Minimal 2 Fraksi
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen kuat dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sekaligus memperkuat penyerapan pangan lokal.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2020 hingga Semester I 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (6/2/2026).
Menurut Dewa Made Indra, isu pangan menjadi misi strategis Gubernur Bali periode 2025–2030.Baca Juga:
"Kedaulatan pangan dimaknai sebagai kemampuan Bali berdaulat penuh atas jenis, kualitas, dan pengelolaan pangannya sendiri. Kedaulatan pangan lebih tinggi nilainya dari ketahanan pangan," ujarnya.
Dewa Indra mengakui praktik alih fungsi lahan pertanian masih tinggi meski pemerintah telah memiliki kebijakan perlindungan lahan.
Sebagai langkah cepat, Gubernur Bali menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025, yang melarang mutlak alih fungsi lahan pertanian produktif, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Luas Baku Sawah (LBS) menjadi nonpertanian.
Sementara Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri.
BPK Perwakilan Provinsi Bali menilai upaya perlindungan lahan pertanian di Bali belum optimal.
Temuan BPK antara lain ketidaksesuaian luasan KP2B kabupaten/kota dengan KP2B provinsi, pengawasan pemanfaatan lahan yang belum maksimal, dan belum lengkapnya regulasi perlindungan lahan.
Selain itu, ketidakseimbangan pasokan pangan antarwilayah berpotensi melemahkan kemandirian pangan daerah, meningkatkan ketergantungan pasokan beras dari luar Bali, serta memicu disparitas harga.
Menanggapi temuan tersebut, Dewa Indra menegaskan bahwa Pemprov Bali terbuka terhadap evaluasi BPK.
"Hasil pemeriksaan menjadi bahan perbaikan kebijakan ke depan. Dengan sinergi dan pengawasan yang kuat, visi Gubernur Bali dalam mewujudkan kedaulatan pangan dapat terlaksana nyata dan bukan sekadar dokumen perencanaan," ujarnya.
Penyerahan laporan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Sekda Dewa Indra mewakili Gubernur Bali, serta Ketua DPRD Provinsi Bali, I Dewa Made Mahayadnya.*
(ad)
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
NAGOYA Dua atlet muda Indonesia, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea, dipercaya menjadi pembawa bendera Merah
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi kritik yang menyebut kunjungan Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke
POLITIK
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ternyata telah mengundurkan diri dari kep
POLITIK
BANTUL Salah satu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi sorotan
PERISTIWA
JAKARTA Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh dalam menjalankan perintah Al
AGAMA
JAKARTA Tabel KUR BCA 2026 dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta menjadi informasi yang banyak dicari pelaku usaha kecil dan menengah
EKONOMI
MEDAN Aksi begal di kawasan Simpang Jalan PWI, Tanah Garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, berujung pada penangkapan salah s
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Ketua DPRD Kota Binjai, HJ. K Gusuartini Br Surbakti, menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenangan Pemilu Anggota Fra
POLITIK
TANJUNG JABUNG TIMUR Ratusan masyarakat memadati lokasi penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke3 tingkat Desa Majelis Hidayah, Kec
NASIONAL