Petani Simalungun Wajib Gabung Kelompok Tani untuk Dapat Pupuk Subsidi, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pertanian terus mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus memperkuat program ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran.

Pemerintah daerah mengimbau para petani agar bergabung dalam kelompok tani supaya bisa memperoleh akses pupuk subsidi sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Siapa Sosok "Pemimpin Pengkhianat" yang Disinggung Prabowo?

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih, mengatakan petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi harus tercatat secara resmi melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Hal itu disampaikan Jenri saat memberikan keterangan di Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa (13/7/2026).

"Bagi petani yang belum terdaftar atau mengalami kendala dalam pengaksesan pupuk bersubsidi, silakan berkoordinasi langsung dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah Nagori atau Kecamatan masing-masing," jelas Jenri.

Petani Harus Terdaftar di e-RDKK

Jenri menjelaskan, pendaftaran dalam sistem e-RDKK menjadi salah satu syarat utama bagi petani untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian.

Sistem tersebut mencatat kebutuhan pupuk berdasarkan data kelompok tani, termasuk luas lahan yang dimiliki petani.

Dalam aturan yang berlaku, pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK dengan ketentuan luas lahan maksimal 2 hektare.

Dengan adanya pendataan tersebut, pemerintah berharap penyaluran pupuk dapat lebih tertib dan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan.

Penyaluran Mengacu Aturan Pemerintah

Pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, distribusi pupuk harus memenuhi prinsip 7P, yaitu:

- Tepat Jenis
- Tepat Jumlah
- Tepat Harga
- Tepat Tempat
- Tepat Waktu
- Tepat Mutu
- Tepat Sasaran

Selain itu, jenis dan harga pupuk bersubsidi juga mengikuti Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) RI Nomor 1359 Tahun 2025.

Jenri memastikan harga pupuk subsidi di Kabupaten Simalungun harus mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dengan regulasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya perbedaan harga, karena Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku adalah satu harga nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh distributor dan Kelompok Pengecer Langsung (KPL) di Kabupaten Simalungun," tegasnya.

Pengawasan Distribusi Diperketat

Untuk mencegah penyalahgunaan dalam distribusi pupuk subsidi, pemerintah kini menggunakan sistem digital i-Pubers yang dikembangkan Kementerian Pertanian.

Melalui sistem tersebut, seluruh proses penyaluran pupuk mulai dari distribusi hingga penerimaan oleh petani dapat tercatat dan dipantau secara lebih transparan.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Simalungun yang melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan.

Seluruh transaksi pupuk bersubsidi wajib dilakukan melalui sistem i-Pubers untuk mencegah praktik penimbunan maupun penjualan pupuk dengan harga di atas ketentuan.

Dengan pengawasan tersebut, Pemkab Simalungun berharap program pupuk subsidi dapat berjalan lebih efektif dan mampu membantu petani meningkatkan hasil produksi pertanian.* (ad)

Siapa Sosok "Pemimpin Pengkhianat" yang Disinggung Prabowo?

Kopdes Merah Putih Diduga Berdiri di Lahan Sawah, Begini Respons Wamentan Sudaryono

Hari Terakhir! Kemnaker Tutup Registrasi Mitra MagangHub 2026 Malam Ini

Harga Telur Melonjak Usai MBG Aktif Lagi, Bobby Nasution: SPPG Jangan Berebut dengan Masyarakat

Harga Pangan Nasional Melonjak Tajam! Bawang Merah Tembus Rp72 Ribu, Daging Sapi Rp200 Ribu

Luhut Temui Prabowo di Hambalang, Ini yang Dibahas