Pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, distribusi pupuk harus memenuhi prinsip 7P, yaitu:
- Tepat Jenis
- Tepat Jumlah
- Tepat Harga
- Tepat Tempat
- Tepat Waktu
- Tepat Mutu
- Tepat Sasaran
Selain itu, jenis dan harga pupuk bersubsidi juga mengikuti Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) RI Nomor 1359 Tahun 2025.
Jenri memastikan harga pupuk subsidi di Kabupaten Simalungun harus mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
"Dengan regulasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya perbedaan harga, karena Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku adalah satu harga nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh distributor dan Kelompok Pengecer Langsung (KPL) di Kabupaten Simalungun," tegasnya.
Pengawasan Distribusi Diperketat
Untuk mencegah penyalahgunaan dalam distribusi pupuk subsidi, pemerintah kini menggunakan sistem digital i-Pubers yang dikembangkan Kementerian Pertanian.
Melalui sistem tersebut, seluruh proses penyaluran pupuk mulai dari distribusi hingga penerimaan oleh petani dapat tercatat dan dipantau secara lebih transparan.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Simalungun yang melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan.
Seluruh transaksi pupuk bersubsidi wajib dilakukan melalui sistem i-Pubers untuk mencegah praktik penimbunan maupun penjualan pupuk dengan harga di atas ketentuan.
Dengan pengawasan tersebut, Pemkab Simalungun berharap program pupuk subsidi dapat berjalan lebih efektif dan mampu membantu petani meningkatkan hasil produksi pertanian.* (ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memperkenalkan Commander Wish yang akan menjadi pedoman arah kebij
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan kembali melayangkan panggilan kepada seorang anggota DPRD Medan berinisial AT terkait dugaan kasus pengeroyokan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas pendekatan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Bangor
NASIONAL
MEDAN Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mempercepat distribusi bahan bakar mi
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang mengaitkan mutasi sejumlah pegawai di lingkungan kementeriannya den
NASIONAL
JAKARTA Perkembangan terbaru kembali muncul dalam perkara dugaan ijazah Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menye
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Polisi mengungkap perkembangan terbaru kasus meninggalnya pendaki Gunung Sibayak berinisial RCS (17), warga Kota Medan. Korban yang
HUKUM DAN KRIMINAL
