JAKARTA -Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti dinamika partai politik yang terlibat dalam kasus hukum saat menghadiri diskusi refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengakui bahwa Partai Golkar pernah terseret dalam kasus hukum, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi evaluasi untuk partainya.
“Dalam aspek hukum, Partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga pernah mengalami proses hukum,” kata Bahlil.
Meski tidak merujuk pada tokoh atau kasus hukum tertentu, Bahlil memberikan pesan kepada siapa saja yang terjerat kasus hukum untuk menghargai proses yang sedang berlangsung secara profesional tanpa saling menyalahkan. “Karena itu kita sangat harus menghargai secara baik. Kita serahkan kepada aparat pendidikan hukum untuk melakukan secara profesional,” ujar Bahlil.
Baca Juga:
Pernyataan Bahlil ini menjadi menarik mengingat saat ini Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tengah terjerat kasus hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun begitu, Bahlil menegaskan bahwa ungkapan tersebut tidak ditujukan untuk kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto, dan ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai hal itu.
Bahlil juga menyebutkan bahwa Partai Golkar sendiri tidak luput dari kasus hukum yang melibatkan kadernya. Salah satunya adalah kasus pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan oleh calon Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. “Teman-teman kan tahu Partai Golkar juga ada kadernya yang kena, mohon maaf ya kami prihatin kami sayang. Kami punya Ketua Golkar di Bengkulu surveinya itu tinggi tapi kemudian terjadi musibah,” katanya.
Baca Juga:
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar tetap menghormati proses hukum yang berlaku. “Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum ya kami hargai proses itu, menghormati,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa partainya tidak menyalahkan siapa-siapa atas kejadian tersebut. “Apa Partai Golkar membawa-bawa siapa, menyalahkan siapa? Kan enggak. Jadi kita berpartai ini juga harus fair, jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut,” pungkas Bahlil.
(N/014)
TAPANULI UTARA Peristiwa tragis terjadi di Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sabtu (2/8/2025)
Hukum dan Kriminal
DAIRI Seorang pria berinisial SP, yang diketahui merupakan mantan anggota kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
