ISDS Kritik RUU TNI: Perpanjangan Usia Pensiun Berisiko Stagnasi Karir TNI

Dwi juga menyoroti dampak keuangan yang mungkin timbul akibat perpanjangan usia pensiun ini.

Berdasarkan data yang dimiliki ISDS, perpanjangan usia pensiun pada tahun 2025 diperkirakan akan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp412 miliar untuk 6.679 personel TNI. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya.

Untuk mengatasi masalah stagnasi, Dwi menyarankan agar TNI lebih adaptif terhadap perubahan global dan teknologi dengan memperbaiki kebijakan personalia yang saat ini masih terkesan subjektif dan sering berubah.

Menurutnya, jalur promosi dan rekrutmen yang jelas serta standar yang lebih ketat bisa memperbaiki sistem di dalam organisasi TNI.

Ia juga mengusulkan solusi lain, yakni penempatan perwira tinggi dan kolonel untuk penugasan di kementerian atau lembaga negara dengan syarat mereka mengundurkan diri atau pensiun.

Langkah ini, menurut Dwi, dapat memperbaiki hubungan sipil-militer dengan tetap mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki para perwira tersebut.

Sementara itu, RUU TNI yang telah disepakati di tingkat Komisi I DPR kini tengah menunggu pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3).

Meskipun menuai banyak kritik dari masyarakat sipil terkait potensi perluasan instansi sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, seluruh fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU TNI.

Masyarakat sipil khawatir jika disahkan, RUU TNI dapat membuka peluang bagi kembalinya dwifungsi ABRI, yang pernah berlaku pada era Orde Baru.

(cn/a)