JAKARTA -Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memberikan klarifikasi terkait pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu, 30 April 2025.
Pertemuan tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi publik karena dianggap sarat dengan muatan politik.
Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menegaskan bahwa pertemuan tersebut murni untuk membahas rencana acara halal bihalal nasional purnawirawan TNI-Polri yang akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta.
"Kegiatan halal bihalal ini sudah rutin dilakukan setiap usai Hari Raya Idul Fitri. Di Istana kami hanya membahas acara tersebut, tidak ada topik lain," tegas Komaruddin kepada wartawan, Minggu (4/5).
Acara halal bihalal nantinya akan dihadiri oleh 1.200 orang, yang terdiri dari purnawirawan TNI-Polri, keluarga besar TNI-Polri, serta tokoh nasional lainnya, termasuk Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, sejumlah gubernur, bupati, anggota DPR, dan menteri dari Kabinet Merah Putih.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo adalah Ketua Panitia Halal Bihalal, Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko, serta eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.
Terkait adanya tuntutan atau sikap politik dari kelompok purnawirawan, Komaruddin menyatakan bahwa hal tersebut telah disampaikan sebelumnya dalam forum tersendiri dan tidak dibahas dalam pertemuan dengan Presiden.
Ia mengimbau semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dan lebih memilih sikap yang menyejukkan demi persatuan bangsa.
"Kami mengajak semua elemen bangsa untuk saling menghormati, menjaga netralitas, dan menenangkan situasi," ujarnya.
Meski begitu, sejumlah poin tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI tetap mencuat dalam pemberitaan.
Delapan poin tersebut meliputi:
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
