PAN Tolak Wacana Hak Angket DPRD Deliserdang Terhadap Bupati Asri Tambunan

DELI SERDANG -Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menolak wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Deliserdang terhadap Bupati Asri Ludin Tambunan.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PAN Deliserdang, Irawan, pada Senin (12/5/2025).

Baca Juga:

• Duet Nikson Nababan-Zahir Diusulkan Pimpin DPD PDIP Sumatera Utara
• Pengamat USU Wara Sinuhaji: DPD PDIP Sumut Butuh Sosok Loyalis, Militan dan Pro Wong Cilik

Menurut Irawan, tidak ada urgensi yang cukup kuat untuk menggunakan hak istimewa DPRD tersebut.

Ia menilai, wacana angket ini tidak mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat dan tidak didukung oleh bukti yang menguatkan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Anggarkan Rp 35 Miliar untuk Parpol, Ini Rincian Dana per Partai
• Ramai-Ramai Gabung Gerindra, Kepala Daerah di Sumut Dinilai Cari Back-Up Politik

"Soal angket DPRD Deliserdang, PAN memandang tidak ada hal yang urgent. Karena PAN melihat tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat, dan belum ada hal yang menguatkan dukungan terhadap angket tersebut," ujar Irawan.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua DPW PAN Sumatera Utara, Syah Afandi, yang turut menyampaikan pandangan serupa agar PAN tidak terlibat dalam wacana angket tersebut.

Menariknya, meskipun PAN tidak mendukung pencalonan Asri Ludin Tambunan dalam pemilihan Bupati tahun lalu, Irawan menyatakan bahwa partainya tetap mengedepankan pemikiran yang rasional dalam menilai kebijakan pemerintah daerah.

"Walau kita tidak mendukung calon Bupati kemarin, tapi kita tidak dukung angket karena memandang belum perlu dilakukan saat ini," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Deli Serdang mewacanakan hak angket terhadap Bupati Asri Tambunan, dengan alasan adanya kebijakan yang dianggap melanggar aturan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Salah satu pemicunya adalah pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Yusuf Batubara, yang dianggap belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun menurut Irawan, pemberhentian tersebut merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah dan tidak cukup kuat dijadikan alasan untuk menggulirkan hak angket.