Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Batu Bara Tampilkan Potensi Unggulan Daerah
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia merupakan sinyal kuat bahwa negara tengah menghadapi kondisi darurat dalam pemberantasan korupsi.
Dalam kanal YouTube-nya yang tayang pada Kamis, 15 Mei 2025, Rocky menyatakan bahwa langkah ini memang menimbulkan kegelisahan publik karena fungsi TNI secara umum bukan untuk menjaga institusi sipil.
"Kehadiran TNI jaga kantor Kejaksaan itu ikut meresahkan karena banyak kemudian menganggap bahwa ia bukan fungsi TNI di situ," ujar Rocky.
Rocky menyebut bahwa penempatan TNI oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa dimaknai sebagai upaya percepatan agenda bersih-bersih negara, yang sebelumnya terhambat.
"Bahwa dalam proses penentuan kedaruratan itu bisa saja ada kepentingan kelompok elite tertentu, itu soal lain. Tapi naluri publik sekarang menginginkan percepatan," katanya.
Ia menilai, jika kehadiran TNI ini muncul dalam konteks luar biasa, maka publik bisa memaknainya sebagai bentuk shock therapy terhadap kelompok-kelompok yang selama ini kebal terhadap hukum.
Kritik untuk Pemerintahan Sebelumnya
Rocky tak lupa mengkritik pemerintahan sebelumnya, yang menurutnya gagal memenuhi janji pemberantasan korupsi. Ia menyinggung penurunan indeks persepsi korupsi dan bahkan menyebut laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu "koruptor terbaik" dunia.
"Ini langkah baru yang sangat kontroversial, tetapi mesti diperlihatkan. Atau dalam bahasa satire saya katakan, air keruh itu memang mesti diaduk-aduk supaya nanti terlihat siapa yang ngambang," tutup Rocky.
Langkah ini masih menjadi perdebatan publik, namun banyak pihak menilai bahwa tindakan luar biasa diperlukan untuk kondisi luar biasa, terlebih dalam hal pemberantasan korupsi yang sistemik dan masif.*
(gn/j006)
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Satuan Tugas Pangan menemukan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras di wilayahn
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko bangunan di Kota Tanjungbalai, menyusul k
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai menggelar Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak pada Senin (6/7/2026
NASIONAL
MEDAN Batalyon Parako 463 Pasgat sukses menyelenggarakan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Pial
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat s
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan terhadap pemutaran film berjudul Pramuka produksi PT Alamanda Pro
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRDPalas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
PEMERINTAHAN