37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia merupakan sinyal kuat bahwa negara tengah menghadapi kondisi darurat dalam pemberantasan korupsi.
Dalam kanal YouTube-nya yang tayang pada Kamis, 15 Mei 2025, Rocky menyatakan bahwa langkah ini memang menimbulkan kegelisahan publik karena fungsi TNI secara umum bukan untuk menjaga institusi sipil.
"Kehadiran TNI jaga kantor Kejaksaan itu ikut meresahkan karena banyak kemudian menganggap bahwa ia bukan fungsi TNI di situ," ujar Rocky.
Rocky menyebut bahwa penempatan TNI oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa dimaknai sebagai upaya percepatan agenda bersih-bersih negara, yang sebelumnya terhambat.
"Bahwa dalam proses penentuan kedaruratan itu bisa saja ada kepentingan kelompok elite tertentu, itu soal lain. Tapi naluri publik sekarang menginginkan percepatan," katanya.
Ia menilai, jika kehadiran TNI ini muncul dalam konteks luar biasa, maka publik bisa memaknainya sebagai bentuk shock therapy terhadap kelompok-kelompok yang selama ini kebal terhadap hukum.
Kritik untuk Pemerintahan Sebelumnya
Rocky tak lupa mengkritik pemerintahan sebelumnya, yang menurutnya gagal memenuhi janji pemberantasan korupsi. Ia menyinggung penurunan indeks persepsi korupsi dan bahkan menyebut laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu "koruptor terbaik" dunia.
"Ini langkah baru yang sangat kontroversial, tetapi mesti diperlihatkan. Atau dalam bahasa satire saya katakan, air keruh itu memang mesti diaduk-aduk supaya nanti terlihat siapa yang ngambang," tutup Rocky.
Langkah ini masih menjadi perdebatan publik, namun banyak pihak menilai bahwa tindakan luar biasa diperlukan untuk kondisi luar biasa, terlebih dalam hal pemberantasan korupsi yang sistemik dan masif.*
(gn/j006)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN