Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur, mengecam keras keberadaan grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang memuat obrolan berisi fantasi seksual bertema inses (hubungan sedarah).
Ia menilai keberadaan grup tersebut sebagai tindakan tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran agama serta hukum yang berlaku.
"Sudah seharusnya aparat kepolisian mengusut dan menindak tegas pelakunya dan siapa saja yang mendorong untuk melakukan hubungan tersebut melalui cerita atau media sosial lainnya," ujar Gus Fahrur, Sabtu (17/5/2025).
Gus Fahrur menegaskan bahwa Islam melarang keras hubungan inses, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an.
Larangan tersebut juga sejalan dengan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yang melarang pernikahan antar pihak yang memiliki hubungan darah dekat.
"Itu hubungan tidak sehat yang sangat berbahaya secara medis dan merusak moral bangsa, sangat tidak beradab," tambahnya.
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan telah menindaklanjuti laporan terkait keberadaan grup tersebut. Dir Siber Polda Metro Jaya, Kombes Roberto, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyelidiki dan telah berkoordinasi dengan pihak Meta dan Kominfo Digital (Komdigi) untuk melacak admin dan anggota yang terlibat.
"Akun grup tersebut sudah ditutup, ditangguhkan, atau dihapus oleh pihak Facebook karena melanggar aturan komunitas," jelas Kombes Roberto, Jumat (16/5).
Upaya hukum terhadap konten-konten menyimpang seperti ini merupakan langkah penting dalam menjaga etika serta nilai sosial dan keagamaan di ruang digital.
PBNU juga mengajak masyarakat agar aktif melaporkan konten serupa sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga moralitas publik.*
(dc/j006)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL