JAKARTA– Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyarankan agar kepolisian menyita dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pejabat publik sejak menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia.
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas polemik keaslian ijazah Jokowi yang kembali mencuat di ruang publik.
Baca Juga:
Menurut Oegroseno, penyitaan dokumen pencalonan dari KPU penting dilakukan guna menelusuri dan memverifikasi keaslian berkas yang pernah diajukan Jokowi, termasuk ijazah yang menjadi salah satu syarat administratif pencalonan.
"Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik. Udah diakui sama Dukcapil. Bayangkan kalau semua KTP harus diperiksa Labfor," ujar Oegroseno dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Jumat, 16 Mei 2025.
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa jika aparat penegak hukum serius menyelidiki dugaan pemalsuan ijazah, maka proses pembanding bisa dilakukan dengan menyita dokumen dari angkatan Jokowi saat lulus tahun 1985 untuk melihat format dan model ijazah pada masa itu.
"Lalu dicari dokumen aslinya kalau itu ada untuk pembanding. Atau dicari dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu. Misalnya disita resmi dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 1985. Ijazahnya modelnya seperti apa," jelas Oegroseno.
Ia juga menyarankan agar saksi-saksi yang dihadirkan dalam penyidikan berasal dari rekan-rekan seangkatan Jokowi yang bisa memberikan keterangan soal keberadaan dan keaslian ijazah yang bersangkutan.
Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ruang publik.
Sebelumnya, muncul desakan agar dilakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi, meskipun pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah kampus tersebut.
Sementara itu, pihak Presiden melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa Jokowi tidak akan menanggapi isu tersebut secara terbuka, dan hanya akan menunjukkan dokumen-dokumen pribadi kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum.
Polemik ini terus memantik pro-kontra, dengan sebagian pihak menilai upaya ini sebagai bentuk serangan politik, sementara lainnya mendorong transparansi dan penegakan hukum.*
(gl/a008)
DELI SERDANG Sebuah pesawat milik maskapai Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SI576 rute JeddahJakarta terpaksa melakukan pend
Peristiwa
JAKARTA Sebuah momen menarik terekam dalam video yang viral di media sosial saat Presiden Prabowo Subianto hendak bertolak ke Singapura,
Politik
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar kegiatan Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap I yang diikuti oleh 53 kepala sekolah dari b
Pendidikan
Oleh Sayed Muhammad HusenWAKAF adalah instrumen filantropi Islam yang diyakini mampu mendorong pembangunan ekonomi dan sosial umat yang ber
Opini
JAKARTA Pemerintah tengah mendorong implementasi bioavtur dari minyak jelantah sebagai bagian dari langkah menuju energi ramah lingkunga
Sains & Teknologi
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prase
Politik
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
PALEMBANG Sidang lanjutan kasus penembakan berdarah yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, kembali menjadi sorotan p
Hukum dan Kriminal
PADANG Ratusan orang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang mengatasnamakan sebua
Hukum dan Kriminal
