JAKARTA— Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar partai politik di Indonesia diberikan izin untuk memiliki badan usaha.
Hal ini disampaikan Muzani dalam pernyataannya di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga:
Menurut Muzani, saat ini undang-undang tidak mengizinkan partai politik berbisnis atau memiliki badan usaha sebagai sumber pendanaan.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali regulasi tersebut demi memberikan alternatif sumber dana yang legal dan transparan bagi partai politik.
Baca Juga:
"Misalnya, apakah mungkin partai diizinkan untuk memiliki badan usaha partai? Badan usaha partai menurut undang-undang sekarang ini tidak dimungkinkan atau bagian yang dilarang partai politik berbisnis," ujar Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa keberadaan badan usaha dapat membantu partai politik memperoleh pendanaan tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional serta pengembangan kader.
Ia menekankan bahwa partai politik adalah tempat pembentukan pemimpin bangsa yang memerlukan pendanaan yang memadai.
"Nah, jika hal tersebut dimungkinkan tentu saja itu bisa menjadi harapan partai politik untuk mencari sumber-sumber perdanaan bagi kegiatan internal," tambahnya.
Lebih jauh, Muzani menilai bahwa memberi ruang bagi partai untuk memiliki badan usaha juga dapat menjadi salah satu langkah preventif dalam mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan partai politik.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mencari akar masalah dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku.
"Pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberi jaminan bagi turunnya angka penyalahgunaan keuangan bagi partai politik atau korupsi? Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan," ujar Ketua MPR RI itu.
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Kejaksaan Tinggi NTT, serta Aliansi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijah 1446 Hijriah pada
Pemerintahan
ASAHAN Sebanyak 9.360 kilogram atau 9,3 ton mangga asal Thailand dimusnahkan oleh Bea Cukai Teluknibung bekerja sama dengan Balai Karanti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi membuka proses seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk lima posisi strate
Pemerintahan
JAKARTA Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Univers
Nasional
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, benar pernah menempuh pe
Nasional
JAKARTA Bareskrim Polri terus mendalami laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Hingga saat
Nasional
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan bahwa Presiden ke7 RI, Jo
Nasional
BLORA Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah menangkap Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (P
Hukum dan Kriminal
SERDANG BEDAGAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kre
Hukum dan Kriminal