JAKARTA -Tokoh publik Roy Suryo bersama sejumlah aktivis dan akademisi melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (21/5/2025).
Mereka mengadukan dugaan kriminalisasi yang mereka alami usai menuding Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu.
Roy Suryo hadir bersama Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Rizal Fadillah, dan Kurnia. Mereka didampingi oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis yang dikoordinatori oleh Ahmad Khozinudin.
"Kami mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo, terkait kriminalisasi atas pendapat kami soal keaslian ijazah beliau," ujar Khozinudin di Komnas HAM.
Roy Suryo menegaskan bahwa pernyataannya soal ijazah Presiden Jokowi merupakan bagian dari kebebasan akademik dan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat.
"Pertanyaan soal ijazah itu adalah pertanyaan akademik, ilmiah, dan wajar diungkapkan. Kami bukan menyebar hoaks, tapi mengkaji," tegasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menurutnya dipaksakan untuk menjerat masyarakat biasa.
"Saya adalah salah satu perancang UU ITE. Undang-undang ini tidak dirancang untuk membungkam pertanyaan atau kritik akademik," tambah Roy.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan ijazah aslinya kepada penyidik Polda Metro Jaya, didukung oleh kesaksian rekan kuliah dan dokumentasi saat wisuda. Namun pihak Roy Suryo menyebut laporan mereka justru terabaikan di Bareskrim selama berbulan-bulan.
"Laporan kami tentang hal ini baru diproses setelah enam bulan, sementara laporan Presiden langsung ditangani cepat," ucap Khozinudin.
Selain Roy Suryo Cs, seorang wartawan media Sentana, Michael Sinaga, turut mengadu ke Komnas HAM. Ia mengaku ditekan aparat untuk memberikan keterangan soal pemberitaan tanpa melalui mekanisme Dewan Pers.
"Kami keberatan. Sebagai jurnalis, perlindungan pers harus melalui prosedur yang benar," ujar Michael.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan publik soal batas antara kebebasan berekspresi, kritik terhadap pejabat negara, dan penyalahgunaan hukum. Komnas HAM menyatakan akan mempelajari laporan ini sebelum memberikan respons resmi.*
(tb/j006)
BANDA ACEH Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarkota dalam menghadapi berbagai tanta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 21 April 2026, di zona merah. Pada pukul 09.01 WIB, indeks tercat
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan permohonan pinjam pakai lahan dan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan kemb
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelibatan kalangan akademisi, khususnya dosen perguruan tinggi, dalam proyek pembangu
NASIONAL
JAKARTA Bocoran terbaru mengenai lini ponsel flagship Xiaomi kembali mencuri perhatian. Varian tertinggi, Xiaomi 18 Pro Max, disebut aka
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menguat pada perdagangan Selasa, 21 April 2026. Kenaikan terjadi di te
EKONOMI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Mandiri kembali menjadi salah satu opsi pembiayaan bagi pelaku usaha mikr
EKONOMI
JAKARTA Umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji 2026 diingatkan untuk memahami rukun haji sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah di T
AGAMA
OlehDudih SutrismanDI tengah sorotan publik terhadap maraknya kasus korupsi di daerah, peran DPRD kembali jadi perhatian. Sebagai represent
OPINI
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir secara resmi membuka kegiatan Banda Aceh Experience
PEMERINTAHAN
