Iran Tutup Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Kembali Memuncak
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA - Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, buka suara soal kontroversi tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut isu ini sebagai proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang dan ditunggangi kepentingan politik terselubung.
Ngabalin menyatakan keyakinannya bahwa para pelapor, termasuk Roy Suryo dan beberapa tokoh lainnya, akan dijebloskan ke penjara setelah proses hukum berjalan.
"Proyek ijazah palsu itu proyek besar tanpa tender dengan uang gede. Ini proyek bertahun-tahun, kok tidak habis-habis," ujar Ngabalin dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube SINDOnews, Minggu (25/5/2025).
Menurutnya, tuduhan terhadap Jokowi sangat tidak berdasar, mengingat rekam jejak sang presiden yang telah menempuh jabatan politik dari Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden dua periode.
"Bagaimana mungkin orang seperti Jokowi yang sudah dua periode jadi presiden dituduh punya ijazah palsu? Ini logika yang rusak," tegas Ngabalin.
Ia juga mengungkap bahwa sebagian pelapor pernah mendatanginya secara pribadi dan mengeluh tentang perlakuan Jokowi.
"Saya tahu siapa saja yang teriak-teriak soal ini. Mereka pernah curhat ke saya. Ada maksud tersembunyi yang ingin dijalankan lewat isu ini," katanya.
Ngabalin menyebut bahwa motif utama di balik isu ini adalah untuk mengadang Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Proyek ini punya tujuan jelas: menjegal Gibran di masa depan. Mereka tidak sabar, padahal pemerintahan baru ini baru berjalan beberapa bulan," katanya.
Ia juga menyayangkan bahwa cara-cara seperti menyebarkan hoaks dan fitnah dijadikan alat untuk mencari perhatian dan keuntungan.
"Cari makan jangan dengan gaya menghujat. Gunakan cara yang halal dan beradab," ujar Ngabalin dengan tegas.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi asli usai melalui proses uji laboratorium forensik. Laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang digawangi Eggi Sudjana pun telah ditutup.
Meski demikian, Roy Suryo tetap bersikukuh mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, dengan alasan belum melihat fisik ijazah ditunjukkan langsung di pengadilan.
"Final itu di pengadilan. Bukan hanya hasil identik yang disampaikan Puslabfor," ujar Roy.
Kini, kasus ini terus bergulir. Jokowi pun telah melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sidang perdata di PN Solo dan gugatan terhadap UGM di PN Sleman pun masih berjalan.
Ali Ngabalin mengajak semua pihak menunggu proses hukum, sembari menekankan bahwa demokrasi harus tetap dijalani dengan etika dan akal sehat.*
(tb/j006)
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penerapan anggaran m
OLAHRAGA
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik dan mainan yang berada di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (20
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, M.I.Kom atau yang akrab disapa Om Sur, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat A
AGAMA
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat kapal ikan yang sedang bersandar di dermaga Jalan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Bela
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen seca
EKONOMI
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL