BREAKING NEWS
Minggu, 19 Oktober 2025

Fraksi Golkar Walk Out dari Rapat Banggar DPRD Simalungun, Protes Proses Pembahasan Anggaran

- Selasa, 03 Juni 2025 17:45 WIB
Fraksi Golkar Walk Out dari Rapat Banggar DPRD Simalungun, Protes Proses Pembahasan Anggaran
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

SIMALUNGUN -Rapat Badan Musyawarah dan pembahasan efisiensi anggaran yang digelar di Ruang Banggar DPRD Simalungun pada Selasa (3/6) berlangsung panas.

Fraksi Partai Golkar melakukan aksi walk out dari ruangan sebagai bentuk protes terhadap proses pembahasan yang dinilai tidak transparan dan terkesan sepihak.

Aksi tersebut dipimpin oleh Abdul Rajak Siregar, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, setelah pihaknya menyampaikan keberatan atas kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap tidak memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan.

"Kita sudah berkali-kali mengundang TAPD, khususnya dari pihak keuangan, untuk membahas efisiensi anggaran secara menyeluruh. Tapi yang datang selalu perwakilan yang tidak bisa putuskan apa pun," ujar Rajak sembari meninggalkan ruang Banggar.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa mereka mendukung upaya efisiensi anggaran. Namun, mereka juga menuntut keterbukaan dalam penyusunan arah dan rincian kebijakan efisiensi tersebut agar dapat dibahas secara kolektif oleh seluruh anggota dewan.

"Kita sepakat soal efisiensi. Tapi penjabarannya harus jelas. Kemana arah efisiensi itu, dan apa saja yang dipotong atau dialihkan, harus disampaikan terbuka," tegas Rajak.

Menurut Fraksi Golkar, pembahasan yang dilakukan TAPD selama ini tidak memenuhi prinsip kemitraan yang sejajar antara legislatif dan eksekutif.

Hal ini memperburuk kepercayaan antar lembaga dan dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas penganggaran daerah ke depan.

Sikap walk out ini menambah daftar panjang ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Simalungun, khususnya terkait pembahasan anggaran dan kebijakan fiskal daerah.

DPRD diharapkan dapat segera menyelesaikan konflik internal dan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan pemerintah daerah demi kelancaran pembangunan dan pengelolaan anggaran publik yang lebih baik.*

Editor
:
0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru