JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh warga Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, terkait kebijakannya dalam Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang mengirimkan siswa dengan perilaku bermasalah ke barak militer.
Laporan tersebut masuk dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025).
"Hari ini, kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri terkait kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah ke dalam barak militer," ujar Adhel saat ditemui di Jakarta Selatan.
Adhel menyampaikan, kebijakan tersebut diduga kuat melanggar Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang pelibatan anak dalam kegiatan militer.
"Pasal 76H itu jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Ini sudah berbau militer dan melibatkan anak-anak," tegas Adhel.
Ia juga telah menyerahkan dokumen kronologi, video aktivitas anak-anak di barak, dan sejumlah bukti pendukung lainnya yang menurutnya mengandung unsur pidana.
Meski belum ditemukan unsur kekerasan fisik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dikabarkan telah menemukan sejumlah permasalahan dan kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Adhel menilai kebijakan Dedi Mulyadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
"Negara kita negara hukum. Kebijakan seperti ini tidak bisa hanya berlandaskan surat edaran. Ini seolah negara kekuasaan, bukan negara hukum," kritiknya.
Adhel juga menyampaikan bahwa ia tidak ingin anaknya ikut terseret ke dalam program tersebut. Karena itu, ia bersama penasihat hukum dari LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal, melaporkan Dedi Mulyadi agar program itu dihentikan secara permanen.
"Kami ingin program ini dihentikan. Anak-anak harus dididik dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum dan prinsip perlindungan anak," tegasnya.
Pihak Bareskrim Polri masih menelaah laporan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.*
(oz/j006)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
