Pria di Siantar Ditangkap usai Sebar Foto Wanita Hasil Edit AI Tanpa Busana di Instagram
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial TH, warga Pematangsiantar, yang diduga menyebarkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh warga Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, terkait kebijakannya dalam Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang mengirimkan siswa dengan perilaku bermasalah ke barak militer.
Laporan tersebut masuk dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025).
"Hari ini, kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri terkait kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah ke dalam barak militer," ujar Adhel saat ditemui di Jakarta Selatan.
Adhel menyampaikan, kebijakan tersebut diduga kuat melanggar Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang pelibatan anak dalam kegiatan militer.
"Pasal 76H itu jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Ini sudah berbau militer dan melibatkan anak-anak," tegas Adhel.
Ia juga telah menyerahkan dokumen kronologi, video aktivitas anak-anak di barak, dan sejumlah bukti pendukung lainnya yang menurutnya mengandung unsur pidana.
Meski belum ditemukan unsur kekerasan fisik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dikabarkan telah menemukan sejumlah permasalahan dan kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Adhel menilai kebijakan Dedi Mulyadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
"Negara kita negara hukum. Kebijakan seperti ini tidak bisa hanya berlandaskan surat edaran. Ini seolah negara kekuasaan, bukan negara hukum," kritiknya.
Adhel juga menyampaikan bahwa ia tidak ingin anaknya ikut terseret ke dalam program tersebut. Karena itu, ia bersama penasihat hukum dari LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal, melaporkan Dedi Mulyadi agar program itu dihentikan secara permanen.
"Kami ingin program ini dihentikan. Anak-anak harus dididik dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum dan prinsip perlindungan anak," tegasnya.
Pihak Bareskrim Polri masih menelaah laporan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.*
(oz/j006)
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial TH, warga Pematangsiantar, yang diduga menyebarkan
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mengawal percepatan pemulihan infrastruktur pascab
PEMERINTAHAN
SOLOK Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Tra
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penolakan grat
NASIONAL
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 20132021, Yudi Purnomo, menegaskan bahwa klaim kuasa hukum tersang
NASIONAL
JAKARTA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi penyerahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaks
NASIONAL
JAKARTA Nama Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, menjadi perhatian publik setelah diusulkan sebagai calon Jaksa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menjelaskan isi boks yang dibawa tim penyidik Polri saat mendatangi Gedung Bundar Kejagung,
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi ke Direktorat
NASIONAL
BINJAI Dosen sekaligus tokoh Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, M.Kesos, memberikan motivasi kepada para siswa baru SMA Negeri 7 Binjai dal
PENDIDIKAN