KPK Panggil Dua Pejabat BI di Kasus CSR BI-OJK, Dugaan Korupsi 2020-2023 Terus Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sekretaris Jenderal relawan Gibranku, Pangeran Mangkubumi, menanggapi usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya di program Rakyat Bersuara Inews TV, Rabu (11/6/2025), Pangeran menyebut bahwa usulan tersebut minim substansi dan cenderung memperkeruh stabilitas politik nasional.
"Saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Negara sebesar Indonesia, dengan 280 juta rakyat, terus digiring untuk menyaksikan polemik-polemik politik yang bising secara narasi namun hening secara substansi," ujar Pangeran.
Ia menganalogikan situasi tersebut seperti memasuki ruangan anechoic chamber, yaitu ruang kedap suara, di mana seseorang dapat mendengarkan detak jantungnya sendiri.
Menurutnya, bangsa ini perlu lebih banyak mendengarkan aspirasi rakyat yang fundamental, bukan memperdebatkan isu personal yang tidak relevan.
"Generasi muda, ayo kita berani melangkah masuk ke spektrum anechoic chamber, agar bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadinya, isi hatinya, keluh kesahnya, dengan lebih jernih," lanjutnya.
Pangeran menekankan bahwa secara hukum tata negara, Gibran telah sah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena itu, menurutnya, upaya pemakzulan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru bisa mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Narasi yang dibangun tanpa isi bisa mengganggu stabilitas politik nasional, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan dan menghambat program kerja pemerintah yang saat ini tengah mewujudkan visi dan misinya," tegasnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR untuk mengusulkan pemakzulan terhadap Wapres Gibran.
Namun, belum ada tanggapan resmi dari lembaga legislatif atas surat tersebut.*
(oz/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI