Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Bantah Keterlibatan dengan Eks Menteri Agama
JAKARTA Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi den
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan keyakinannya bahwa mahasiswa baru tahun ajaran ini akan diajarkan tentang isu Fufufafa dan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikannya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Rabu (11/6/2025).
Rocky menyinggung bahwa dinamika politik saat ini akan menjadi bagian dari tradisi diskursus mahasiswa yang diwariskan oleh senior kepada junior di kampus.
Ia bahkan menyebut bahwa isu pemakzulan Gibran akan menjadi "materi awal" yang akan disampaikan kepada para mahasiswa baru.
"Saya pastikan, begitu ada angkatan baru, satu Indonesia pelajaran pertama dari senior adalah Fufufafa dan pemakzulan. Sudah itu pasti yang jalan. Itu halusinasi? Riil itu. Tradisi mahasiswa begitu, itu akan terjadi," ujar Rocky Gerung di hadapan audiens program tersebut.
Rocky juga merespons wacana pemakzulan Gibran yang sebelumnya diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR dan DPR.
Ia menilai bahwa proses legal untuk memberhentikan Gibran akan membawa masyarakat masuk ke dalam kondisi halusinasi politik.
"Saya ambil risiko, dia (Gibran) dihentikan lewat proses legal. Maka kita pindah ke halusinasi, oke," ucap Rocky.
Namun ia menegaskan bahwa "halusinasi" politik itu tetap bisa berhenti, yaitu saat Pemilu 2029 berlangsung.
"Lebih kejam mana, mengikuti proses legal atau diguyur oleh halusinasi terus? WhatsApp emak-emak enggak akan berhenti, WhatsApp LSM enggak akan berhenti, WhatsApp mahasiswa enggak akan berhenti," lanjutnya.
Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer usai sejumlah kelompok, termasuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengirim surat resmi ke MPR dan DPR.
Mereka menilai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 menyisakan berbagai persoalan etik dan hukum, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres.
JAKARTA Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi den
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menilai uang sebesar Rp 3 miliar yang diterimanya dari
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah kabupaten/kota
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme kaderisas
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya temuan kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan T
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pembobolan dana perusahaan senilai Rp123,2 miliar menyeret seorang pejabat internal PT Toba Surimi Industries Tbk (PT T
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) menerima kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Luthfi di G
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT MNC Asia Holding Tbk menyatakan akan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perd
NASIONAL
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang resmi menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
PEMERINTAHAN
MEDAN Muhammad Edison Ginting resmi ditetapkan sebagai calon tunggal Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) periode 20262028 setel
NASIONAL