Jokowi Heran Dituduh Pakai Ijazah Palsu: "Lihat Asli Saja Belum!"

SOLO — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya angkat bicara terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu yang kembali mencuat ke publik.

Dalam pernyataan di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (13/6/2025), Jokowi mengaku heran atas tudingan yang dinilainya tak berdasar.

"Kalau menuduh palsu, ya harus bisa membuktikan palsunya sebelah mana. Lihat aslinya aja belum pernah, kok sudah bilang palsu," ujar Jokowi.

Baca Juga:

• Tom Lembong Ajukan Banding: “Saya Bukan Koruptor”
• Jejak Bakti dr. Azizy Gladylola Mastura: Sang Putri Jenderal Resmi Mengawali Langkah Pengabdiannya

Jokowi menyebut bahwa para penuding belum pernah melihat ijazah aslinya baik dari SMAN 6 Solo maupun Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia pun mengingatkan bahwa tuduhan palsu bisa berujung pada gugatan balik.

Baca Juga:

• Kaesang Bantah Jokowi Tuding Partai Demokrat soal Isu Ijazah dan Pemakzulan
• Ibas Bantah Keras Tudingan Demokrat Terlibat Isu Ijazah Jokowi: Fitnah Keji

Menanggapi keraguan publik soal lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)-nya di era mahasiswa, Jokowi menjelaskan bahwa ia melaksanakan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali pada awal 1985.

"Silakan dicek saja. Itu gampang, dekat dari Solo. Tanya kepala desa atau anak-anaknya, pasti tahu," ujar Jokowi.

Ia pun merasa heran karena seluruh rekam jejak pendidikan hingga kegiatan kampusnya dipertanyakan, bahkan hingga detil kecil seperti lokasi studi lapangan.

"Semua kok dipertanyakan, study tour-nya di mana, kuliah kerja lapangannya di mana. Ampun-ampun," tukasnya.

Sementara itu, Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) menggugat Jokowi beserta KPUSolo, SMAN 6 Solo, dan UGM dengan nilai tuntutan sebesar Rp 5.853 triliun.

Kuasa hukum TIPU UGM, Taufiq, menyebut angka itu berdasar pada kenaikan utang negara selama masa jabatan Jokowi sebagai presiden.

Menurut TIPU UGM, jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh beban tanggung jawab kebijakan nasional selama 10 tahun harus ditanggung secara pribadi oleh Jokowi, termasuk utang negara dan proyek-proyek strategis yang gagal.