JAKARTA -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara atas polemik kepemilikan 13 pulau di pesisir selatan Jawa Timur antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan langsung memimpin proses evaluasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
"Pak Menteri langsung memimpin evaluasi soal 13 pulau di Trenggalek itu," ungkap Wakil Mendagri Bima Arya kepada wartawan di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025).
Baca Juga:
Bima mengatakan Kemendagri berhati-hati dalam menelaah persoalan ini dan berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan mempelajari aspek geografis, historis, hingga kesepakatan masa lalu.
"Kami belajar dari sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Tidak cukup hanya peta, tapi sejarah dan dokumen masa lalu juga penting," kata Bima.
Baca Juga:
Kemendagri kini tengah mengkaji dua versi data dan dokumen dari Pemkab Trenggalek dan Tulungagung. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan.
Sengketa ini mencuat sejak terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tahun 2022 yang menyatakan 13 pulau—termasuk Pulau Tamengan, Pulau Solimo, dan Pulau Sruwi—sebagai bagian dari wilayah administratif Tulungagung. Keputusan tersebut dipermasalahkan oleh Pemkab Trenggalek yang merasa memiliki sejarah pengelolaan wilayah tersebut sejak lama.
"Pulau-pulau itu sudah masuk dalam RTRW Trenggalek dan Jawa Timur sejak 2012. Bahkan sosialisasi Kemendagri pada 2009 menyebut wilayahnya masih abu-abu. Tapi tiba-tiba di 2022 ditetapkan masuk Tulungagung," ujar Teguh Sri Mulyanto, Kabag Pemerintahan Setda Trenggalek.
Trenggalek telah melayangkan protes resmi kepada Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa kali menggelar mediasi dengan Tulungagung, namun tak kunjung menemukan titik temu.
Sementara itu, Pemkab Tulungagung memilih bersikap tenang dan menyatakan akan mengikuti apapun keputusan Kemendagri.
"Kami berpedoman pada keputusan Mendagri. Tahun 2025 juga pulau-pulau itu masuk wilayah kami dan sudah tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023," ujar Kabag Pemerintahan Setda Tulungagung, Agus Eko Putranto.
Kemendagri menegaskan bahwa proses klarifikasi dan peninjauan masih berlangsung. Hasil akhir akan menjadi pedoman hukum tetap atas status 13 pulau tersebut, guna menghindari konflik administratif berkelanjutan antarwilayah.*
TAPANULI SELATAN Dalam upaya memperkuat budaya kerja yang disiplin dan berintegritas, Kelurahan Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten T
Pemerintahan
KUPANG Keluarga almarhum Prada Lucky Chepril Saputra Namo angkat suara menanggapi perkembangan terbaru kasus dugaan penganiayaan yang me
Hukum dan Kriminal
SYDNEY Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa pemerintahnya akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sida
Internasional
MEDAN Lembaga Perlindungan Sosial Kemasyarakatan (LPSK) Bunga Teratai Sumatera Utara bersama Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) men
Komunitas
JAKARTA Ricky Perdana Gozali resmi diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 20252030. Pengambilan sump
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong, menghadiri agenda audiensi di Komisi Yudisial (KY) pada
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Langkah strategis kembali dilakukan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Presiden RI, Prabowo Subianto. PT Investasi Suks
Ekonomi
MEDAN Komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di bidang kesehatan terus diperkuat oleh Universitas Aufa Royhan. Pada Kamis, 7
Pendidikan
JAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan akan menghentikan layanan aplikasi pemindai dokumen andalannya, Microsoft Lens, yang selama i
Sains & Teknologi
JAKARTA Harga ratarata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen pada pagi ini, Senin (11/8/2025), masih menunjukkan tren kenai
Ekonomi
