BREAKING NEWS
Senin, 23 Juni 2025

Rangkap Jabatan 26 Wakil Menteri Jadi Komisaris BUMN, DPR Soroti Etika dan Tata Kelola Pemerintahan

Adelia Syafitri - Minggu, 22 Juni 2025 15:21 WIB
90 view
Rangkap Jabatan 26 Wakil Menteri Jadi Komisaris BUMN, DPR Soroti Etika dan Tata Kelola Pemerintahan
Pelantikan 55 wakil menteri kabinet merah putih, di Istana Jakarta, Senin (21/10/2024). (foto: ig prabowo)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Namun, ia menegaskan bahwa profesionalisme dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam manajemen pemerintahan dan BUMN.

"Rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai komisaris BUMN memang tidak dilarang secara eksplisit, tetapi bermasalah secara etika. Banyak pihak mendorong agar praktik ini dihentikan demi menjaga akuntabilitas publik," pungkas Nasim.

Baca Juga:

Berikut adalah daftar lengkap wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:

1. Sudaryono – Wamen Pertanian & Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia

Baca Juga:

2. Immanuel Ebenezer – Wamen Ketenagakerjaan & Komisaris Pupuk Indonesia

3. Giring Ganesha – Wamen Kebudayaan & Komisaris GMF AeroAsia

4. Angga Raka Prabowo – Wamen Komunikasi Digital & Komisaris Utama Telkom

5. Ossy Dermawan – Wamen ATR/BPN & Komisaris Telkom

6. Silmy Karim – Wamen Imigrasi & Komisaris Telkom

7. Fahri Hamzah – Wamen Perumahan & Komisaris BTN

8. Suahasil Nazara – Wamen Keuangan & Komisaris PLN

9. Aminuddin Ma'ruf – Wamen BUMN & Komisaris PLN

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
Warga Geruduk Kantor Desa Sanankulon, Tuntut Kasi Pemerintahan Mundur karena Nikah Siri dan Diduga Poligami
Untuk Ke-11 Kalinya, Pemkab Tapsel Raih WTP Berturut-turut dari BPK RI
Rangkap Jabatan? Ketua KPK Setyo Budiyanto Diperiksa Soal Posisi di Komite Pengawas Danantara
6 Pejabat Inspektorat Sumut Diduga Terima Gratifikasi, Telah Dinonaktifkan
Pemprov Sumut Dorong Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik demi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas
BPK Sumut Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah kepada Pemko Padangsidimpuan
komentar
beritaTerbaru