Shohibul Anshor Siregar: Medan 435 Tahun, Demokrasi Tanpa Gigi dan Pengkhianatan Konstitusi

Suksesi Politik dan Ironi Kesejahteraan

Shohibul menyentil paradoks kebijakan pengangguran. "Sri Mulyani menargetkan 5,3% pengangguran dalam RAPBN. Itu artinya pemerintah merencanakan kegagalan memenuhi pasal 27 ayat (2). Padahal konstitusi jelas: negara wajib menjamin pekerjaan layak. Ini bukan kesalahan teknis, tapi pembangkangan terhadap cita-cita kemerdekaan," ujarnya.

Ia mengingatkan kembali filosofi dasar Indonesia: "Pemerintah pusat lupa tujuan bernegara: menghapus penjajahan—termasuk oleh bangsa sendiri. Membangun IKN sementara pengangguran di Medan dipaksa jadi "pagar berjalan" adalah bentuk penjajahan baru."

Jalan Keluar: Revolusi atau Kehancuran

Bagi Shohibul, solusinya terletak pada pemberdayaan kedaulatan rakyat. "Mekanisme mandat imperatif harus jadi senjata: wajibkan laporan periodik pejabat dengan indikator konkret—misal penurunan "pompa Medan" atau penyerapan pengangguran. Jika melenceng, rakyat bisa copot mereka melalui referendum," paparnya.

Ia menantang elit politik: "pada calon Walikota Medan: berani terima sistem ini? Atau Anda hanya ingin jadi pelestari status quo seperti pendahulu yang Anda puja?" Pesannya gelap tapi tegas: "Tanpa revolusi akuntabilitas, demokrasi kita tetap panggung sandiwara. Rakyat memilih, lalu dikhianati. Dan Medan akan tetap dikenang sebagai kota "rayap besi" di usia 435 tahunnya.*