Pria di Siantar Ditangkap usai Sebar Foto Wanita Hasil Edit AI Tanpa Busana di Instagram
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial TH, warga Pematangsiantar, yang diduga menyebarkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyusul beredarnya surat resmi dari Kementerian UMKM yang diduga digunakan untuk memfasilitasi perjalanan luar negeri sang istri, Tina Astari (Agustina Hastarini).
Surat dengan kop resmi Kementerian UMKM bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025 itu mencantumkan permintaan dukungan kepada perwakilan diplomatik RI di beberapa negara Eropa, guna mendampingi Tina Astari dalam kegiatan bertajuk "Misi Budaya" pada kunjungan ke Istanbul (Turki), Pomorie dan Sofia (Bulgaria), Amsterdam (Belanda), Brussels (Belgia), Paris (Prancis), Lucerne (Swiss), dan Milan (Italia), yang dijadwalkan berlangsung sejak 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyatakan bahwa penggunaan surat resmi negara untuk kepentingan pribadi anggota keluarga pejabat publik merupakan bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang.
"Tina Astari bukanlah pejabat negara dan tidak memiliki kapasitas struktural dalam kementerian. Maka, penggunaan surat resmi kementerian untuk mendukung perjalanannya sangat tidak patut," tegas Joko dalam pernyataan resminya, Kamis (3/7/2025).
KAMAKSI menilai tindakan ini bertentangan dengan prinsip administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014, yang melarang pejabat menyalahgunakan kewenangannya, baik dengan melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang atas nama jabatan.
Joko juga menyinggung bahwa langkah tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi anggaran dan integritas pejabat negara sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.
"Jika memiliki rasa tanggung jawab dan budaya malu, Menteri Maman seharusnya mengundurkan diri. Presiden telah berulang kali menegaskan bahwa integritas dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama," katanya.
Kritik publik terhadap Menteri UMKM semakin meluas setelah akun X @MurtadhaOne1 mengunggah tangkapan layar surat resmi yang kini viral dan menuai beragam reaksi masyarakat.
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial TH, warga Pematangsiantar, yang diduga menyebarkan
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mengawal percepatan pemulihan infrastruktur pascab
PEMERINTAHAN
SOLOK Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Tra
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penolakan grat
NASIONAL
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 20132021, Yudi Purnomo, menegaskan bahwa klaim kuasa hukum tersang
NASIONAL
JAKARTA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi penyerahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaks
NASIONAL
JAKARTA Nama Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, menjadi perhatian publik setelah diusulkan sebagai calon Jaksa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menjelaskan isi boks yang dibawa tim penyidik Polri saat mendatangi Gedung Bundar Kejagung,
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi ke Direktorat
NASIONAL
BINJAI Dosen sekaligus tokoh Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, M.Kesos, memberikan motivasi kepada para siswa baru SMA Negeri 7 Binjai dal
PENDIDIKAN