Puan Maharani Dianggap Mengabaikan Suara Rakyat Terkait Pemakzulan Gibran?

JAKARTA - Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI semakin memanas, dengan ancaman untuk duduki MPR jika usulan tersebut tidak segera direspons. Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto pada konferensi pers yang digelar di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025).

Menurut Slamet, pihaknya telah berupaya menyampaikan tuntutan tersebut dengan cara yang sopan dan sesuai dengan prosedur, namun tidak mendapatkan respons yang memadai. "Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, nggak ada langkah lain selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," ujarnya.

Tuntutan pemakzulan ini, menurut peneliti media dan politik Buni Yani, merupakan isu yang sangat mendalam dan serius, yang menyangkut eksistensi negara, bangsa, dan masa depan rakyat. Buni Yani menilai, para purnawirawan TNI yang sudah sepuh ini terpaksa turun tangan karena kecintaan mereka pada bangsa dan negara.

"Panggilan yang didasari oleh kecintaan pada bangsa dan negara memaksa mereka harus kembali berjuang bersama rakyat," kata Buni Yani. Ia juga mengkritik sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang, menurutnya, terlalu lambat dan tidak responsif terhadap tuntutan yang telah disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Forum Purnawirawan TNI merasa geram atas lambannya DPR dalam menanggapi surat tuntutan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Menurut mereka, alasan yang diberikan DPR untuk menunda respons sangat tidak masuk akal, apalagi surat tersebut seharusnya sudah tercatat dengan baik di organisasi yang mereka miliki.

Sementara itu, Buni Yani juga menambahkan bahwa DPR tidak boleh terus menerus menganggap remeh suara rakyat. Ia mempertanyakan keberanian DPR untuk membodohi rakyat dengan alasan yang dianggapnya tidak rasional.

"Jarak ruangan Puan dengan Sekretariat Jenderal DPR tidaklah jauh dan berita mengenai tuntutan para purnawirawan TNI sudah menjadi berita nasional, apa kira-kira yang menyebabkan Puan dan DPR berani melakukan pembodohan kepada rakyat?" tanya Buni Yani.

Ketegangan ini semakin memuncak, dengan ancaman dari Forum Purnawirawan TNI untuk menduduki MPR jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Slamet Soebijanto juga menyatakan bahwa jika surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tidak kunjung ditemukan, Forum Purnawirawan TNI siap bertindak lebih lanjut.*

(gn/j006)