DPR Soroti Aksi Flexing Uang Rampasan oleh Kejagung, Diminta Jaga Marwah Institusi

JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyampaikan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait aksi pamer atau flexing uang hasil rampasan dan barang bukti kasus korupsi yang dinilai tidak etis dan berpotensi merusak kredibilitas institusi penegak hukum tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Endang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kejagung dan Polri yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Endang awalnya menyampaikan apresiasi atas realisasi anggaran Kejaksaan RI yang telah mencapai Rp9 triliun atau 37,53 persen dari total pagu anggaran Rp24 triliun hingga pertengahan tahun 2025.

Namun, ia menekankan pentingnya Kejagung menjaga marwah dan etika institusional dalam menjalankan tugasnya.

"Kami titip pesan, penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan saya melihat ada flexing-flexing dari keberhasilan itu agar dikurangi, Pak," ujar Endang seperti dikutip dari siaran TV Parlemen.

Endang menyoroti salah satu kejadian di mana staf Kejagung terlihat duduk di atas tumpukan uang barang bukti dengan mengenakan seragam dinas.

Aksi tersebut menurutnya mencederai wibawa institusi penegak hukum dan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Duduk-duduk di atas uang itu, yang notabene adalah barang bukti, dengan menggunakan baju dinas, itu saya kira kurang etis dan menjatuhkan kredibilitas kita," tegas Endang.

Lebih lanjut, ia meminta Kejagung untuk menahan diri dalam mempublikasikan keberhasilan penindakan korupsi yang bersifat visual dan bombastis, serta lebih fokus pada penguatan kelembagaan dan integritas.

"Mohon menjadi perhatian, bagaimana menjaga marwah institusi kita di mata masyarakat," tambahnya.

Dalam rapat yang sama, Kejaksaan Agung RI juga mengajukan usulan penambahan anggaran untuk tahun 2026.