Cak Imin Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Strategi Komunikasi Politik untuk Menyenangkan Prabowo

JAKARTA – Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh presiden menuai respons dari kalangan pengamat.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Cak Imin itu lebih sebagai bentuk strategi komunikasi politik ketimbang keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Menurut saya, ucapan dia kemarin itu dia hanya ingin menyenangkan Prabowo, karena ide ini awalnya dari Prabowo," ujar Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Baca Juga:

• Cak Imin Usulkan Pilkada Tak Langsung, DPR Ingatkan Risiko Langgar Konstitusi
• Sampah Setinggi Gedung 20 Lantai, Zulhas Siap Tuntaskan dalam Dua Tahun!

Hensa mengingatkan bahwa gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto pada akhir 2024.

Oleh karena itu, menurutnya, Cak Imin hanya ingin menyelaraskan narasi politik dengan presiden, bukan untuk secara substansial mengusulkan perubahan sistem pemilu kepala daerah.

Baca Juga:

• Demokrat Respons Usulan Cak Imin: Pilkada Harus Berdasar Aspirasi Rakyat
• PAN Tegaskan: Perubahan Sistem Pilkada Tak Otomatis Hapus Money Politics

"Jangan diartikan secara letterlek. Saya yakin Cak Imin tahu bahwa Prabowo juga sangat tergantung pada rakyat. Jadi ucapannya kemarin lebih kepada strategi komunikasi politik," tegas Hensa.

Lebih lanjut, ia melihat Cak Imin cukup memahami dinamika politik dan opini publik.

Menurut Hensa, Ketua Umum PKB itu juga menyadari bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Dia tahu betul bahwa rakyat lebih suka pilkada langsung. Tapi dengan menyampaikan ide itu, dia mencoba meraih simpati dari Prabowo tanpa harus benar-benar mengajukan perubahan sistemik," tambahnya.

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar sebelumnya menyampaikan bahwa PKB bersama organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung.

Menurutnya, biaya yang tinggi dalam kontestasi pemilu kepala daerah menjadi salah satu alasan evaluasi.

"Kesimpulannya, seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang tidak rasional," kata Cak Imin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).