Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh presiden menuai respons dari kalangan pengamat.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Cak Imin itu lebih sebagai bentuk strategi komunikasi politik ketimbang keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Menurut saya, ucapan dia kemarin itu dia hanya ingin menyenangkan Prabowo, karena ide ini awalnya dari Prabowo," ujar Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Hensa mengingatkan bahwa gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto pada akhir 2024.
Oleh karena itu, menurutnya, Cak Imin hanya ingin menyelaraskan narasi politik dengan presiden, bukan untuk secara substansial mengusulkan perubahan sistem pemilu kepala daerah.
"Jangan diartikan secara letterlek. Saya yakin Cak Imin tahu bahwa Prabowo juga sangat tergantung pada rakyat. Jadi ucapannya kemarin lebih kepada strategi komunikasi politik," tegas Hensa.
Lebih lanjut, ia melihat Cak Imin cukup memahami dinamika politik dan opini publik.
Menurut Hensa, Ketua Umum PKB itu juga menyadari bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
"Dia tahu betul bahwa rakyat lebih suka pilkada langsung. Tapi dengan menyampaikan ide itu, dia mencoba meraih simpati dari Prabowo tanpa harus benar-benar mengajukan perubahan sistemik," tambahnya.
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar sebelumnya menyampaikan bahwa PKB bersama organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung.
Menurutnya, biaya yang tinggi dalam kontestasi pemilu kepala daerah menjadi salah satu alasan evaluasi.
"Kesimpulannya, seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang tidak rasional," kata Cak Imin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA